Densus Antikorupsi

Tito memastikan, jika Densus Antikorupsi ini sendiri nantinya tidak akan mengganggu kewenangan instansi penegak hukum lainnya yang juga menangani atau mengurusi soal masalah korupsi.

Hendrawan menyebut pengkajian harus dilakukan pada siklus pembahasan anggaran berikutnya.

Eddy menjelaskan bahwa sebenarnya DPR hanya menyampaikan laporan saja mengenai rencana pembentukan Densus itu dan bukan meminta Densus Tipikor segera disahkan.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya lebih setuju untuk menguatkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung daripada membentuk Densus Tipikor dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Di balik penundaan pembentukan Densus Tipikor. Alasan utama penundaan usulan dibentuknya Densus Tipikor untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan lainnya, pembentukan Densus Tipikor membutuhkan payung hukum dan melihat aspek strukturisasi kelembagaan dan kepegawaiannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) membahas usulan pembentukan Densus Tipikor di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Hasilnya, usulan pembentukan Densus Tipikor dihentikan sementara.

Wenny menilai usulannya itu bukan untuk memperlemah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi III DPR minta Kapolri buat naskah akademik Densus Tipikor. Komisi III juga akan menanyakan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal alasan ditundanya pembentukan Densus Tipikor.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya merasa kecewa Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Namun, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan penundaan itu tidak akan memakan waktu lama.

Fadli tak ingin Densus Tipikor hanya dijadikan alat politik. Maka, keberadaannya harus benar-benar memberikan andil dalam upaya memberantas korupsi di tanah air.

Saut curhat bahwa tugas KPK dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi semakin besar. Termasuk mengawasi dana yang digelontorkan pemerintah hingga ke desa-desa. Saut berharap dukungan terhadap penguatan KPK bisa diwujudkan dengan penambahan personel.

Yasonna menuturkan, pemerintah tidak ingin kehadiran Densus Tipikor justru terkesan menyaingi KPK.

Pembentukan Densus Tipikor ditunda, Busyro Muqoddas minta Polri fokus urus keamanan. Busyro menyarankan pemerintah membatalkan rencana itu secara permanen. Bahkan menurutnya, ketimbang membentuk Densus Tipikor, Polri diminta fokus urus keamanan.

Saut tak menampik penundaan itu sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap KPK. Namun, kata dia, KPK juga membutuhkan dukungan lebih nyata. Semisal dengan penguatan dari sisi anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Saut mengusulkan, anggaran Rp 2,6 triliun yang disiapkan untuk Densus Antikorupsi dialihkan untuk KPK.

Peningkatan eselon ini dilakukan agar koordinasi di antara satuan Polri lebih baik. Dengan demikian, dia mengklaim, keberadaan Densus Tipikor tidak akan mengganggu kewenangan penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung.

Dia mengatakan, Densus Tipikor merupakan penyempurnaan dari unit serupa sebelumnya di Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi di bawah Bareskrim Polri.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Densus Tipikor dari sisi prosedur tak pernah dibahas di rapat terbatas & rakor menko. Karenanya, menurutnya, pembentukan Densus Tipikor baru sebatas ide yang masih harus dibahas kembali.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan institusinya akan mengkaji ulang pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Langkah ini dilakukan usai pemerintah memutuskan untuk menunda pembentukan Densus Tipikor dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta.

NasDem tak soal pembentukan Densus Tipikor ditunda, biar lebih matang. Komisi III tak masalah pembentukan Densus Tipikor ditunda. Penundaan itu, kata Taufiqulhadi, dimaksudkan agar Densus Tipikor lebih matang.

Jaksa Agung setuju keputusan pemerintah hentikan pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, pembentukan Densus Tipikor harus dikaji dari berbagai aspek. Mulai dari landasan hukum, mekanisme kerja serta rekrutmen personel Densus Tipikor.