Dana Saksi Parpol

Agun Gunandjar nilai dana saksi dari APBN minimalkan kecurangan di TPS. Mantan ketua Komisi II DPR 2012-2014 itu berpendapat keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh partai peserta pemilu. Apalagi, kata dia, tidak semua parpol memiliki kemampuan untuk itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan partai politik agar biaya saksi partai untuk Pileg 2019 dibebankan ke APBN. JK juga mengatakan Undang-undang Pemilu sudah mengatur bahwa negara hanya mengalokasikan anggaran untuk pelatihan saksi kepada penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Bamsoet menegaskan, tugas Ketua DPR hanya sebagai juru bicara saja. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya pada Banggar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurutnya, pembahasan anggaran akan difinalisasi pada Kamis (25/10). Sedangkan rencana pemasukan dana saksi ke RAPBN masih ditolak pemerintah karena tak ada payung hukum yang jelas.

Golkar dukung dana saksi parpol ditanggung negara. Jerry menilai negara berkepentingan untuk menjaga sistem demokrasi yang terpercaya. Sehingga wajar jika negara membantu meringankan beban yang ditanggung partai politik dengan memberikan pembiayaan saksi.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jazilul Fawaid mengatakan dana saksi untuk partai politik peserta pemilu tidak bisa dibahas lebih lanjut. Sebab, kata dia, tidak ada payung hukum untuk menurunkan dana tersebut.

Ikuti UU Pemilu, Wamenkeu tolak dana saksi dibebankan pada APBN. Mardiasmo menekankan, pemerintah berkomitmen menjalankan UU Pemilu. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk mengabulkan usulan agar dana saksi parpol dibebankan ke kas negara.

Dana saksi, lanjut Donal, harus menjadi tanggung jawab parpol. Parpol juga telah menyepakati hal tersebut.

Willy menjelaskan Bawaslu dan KPU juga telah memiliki perangkat sampai tingkat TPS yang dibiayai negara. Sehingga, penambahan biaya saksi partai menjadi tanggungan pemerintah justru akan membebani keuangan negara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan itu. Menurutnya, ini penting untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di Pemilu 2019.

Biaya Pemilu yang mahal, berdampak pada beban biaya yang dikeluarkan peserta Pemilu. Besarnya biaya itu akan memengaruhi perilaku pejabat-pejabat negara yang dipilih dari proses Pemilu.

Partai politik tidak seharusnya menjadi benalu yang membebankan kebutuhan-kebutuhan mereka pada negara.

Dana yang diajukan sebesar Rp 3,9 triliun dan masuk dalam usulan prioritas Komisi II DPR dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah.

'Daripada mendanai saksi parpol lebih baik bangun rumah korban bencana NTB & Sulteng'. Dana saksi dalam Pemilu diperkirakan mencapai Rp 10 triliun seperti usulan DPR pada tahun 2017.

Pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun di APBN 2018, dan Rp 24,8 di 2019 untuk dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pemerintah hanya menjalankan sesuai Undang-Undang bahwa dana saksi tidak dimasukkan dalam APBN.

PKB setuju dana saksi pemilu masuk APBN 2019, tetapi tak dikelola partai. Karding pun meminta agar pihak lembaga lain seperti Bawaslu yang mengelola dana politik tersebut. Sebab, uang negara kata Karding sebaiknya digunakan sebaik-baiknya untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan pilpres yang transparan serta jujur.

Ketum PAN setuju jika dana saksi Pemilu dibebankan ke APBN. Menurutnya, pembebanan ke APBN sangat penting untuk mencegah tindakan menghalalkan segala cara untuk memenuhi dana saksi di Pemilu 2019. Zul beralasan kasus semacam itu banyak terjadi di pemilu sebelumnya.

Komisi II DPR mengajukan usulan yang cukup janggal dan aneh. Mereka menginginkan dana saksi yang bertugas pada saat pemungutan suara dibiayai oleh APBN 2019. Padahal, saat pembahasan RUU Pemilu, DPR dan pemerintah sepakat ongkos saksi di TPS merupakan tanggung jawab masing-masing partai politik.

Amali menilai tidak semua partai memiliki anggaran yang cukup untuk menyewa saksi di Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari penyelenggaran pilkada beberapa waktu lalu.

Banyak partai politik yang protes terhadap aturan KPU terkait laporan dana kampanye.