CELIOS

Center of Economic and Law Studies (Celios) menegaskan pentingnya program padat karya dalam menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja hingga ke tingkat desa, meski pelaksanaannya sempat berkurang signifikan.

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

Pakar ekonomi menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memperhatikan kesehatan belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah gangguan ekonomi dan penurunan layanan publik.

Berikut adalah catatan dari ekonom Celios mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti peran penting Danantara sebagai kunci utama pidato 'Prabowonomics' Presiden Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 Davos, Swiss, untuk menarik kerja sama investasi industri.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai penurunan suku bunga kredit UMKM di luar program KUR mendesak dilakukan. Hal ini krusial untuk mendorong ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih menghadapi berbagai tantangan pada 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan prospek pembiayaan UMKM 2026 masih akan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang memerlukan kebijakan strategis agar tetap berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memproyeksikan tekanan pada daya beli masyarakat akan meningkat sepanjang 2026, salah satunya akibat minimnya pekerjaan formal.

Ekonom Celios mendesak kehati-hatian dalam pengelolaan dana Kopdes Merah Putih yang berpotensi gagal bayar 5%, dengan dana desa sebagai jaminan. Apa dampaknya bagi pembangunan?

CELIOS mendesak Bank Indonesia menjaga Independensi BI terkait 'burden sharing' dengan Kemenkeu. Apa risiko kebijakan ini di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Surat tersebut diajukan Celios pada Jumat, 8 Agustus 2025, menyusul dugaan adanya inkonsistensi dalam data resmi pemerintah.

Pemerintah wajib mempercepat penerbitan regulasi proteksi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan baru.

Kelompok masyarakat kelas menengah kini lebih selektif dalam pengeluaran.

Ekonom berpendapat anomali inflasi terjadi persis setelah PPN dinaikkan.

Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.

Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.

Jakarta memimpin dengan skor pengaruh China sebesar 31,8 persen.

Perbaiki tata kelola sektor pertambangan dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal.