Calon Kepala Otorita IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN, Dhony Rahajoe melibatkan masyarakat di Kalimantan Timur, Penajam Paser dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas perdana membahas IKN di Istana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN, Donny Rahajoe. Mereka memegang jabatan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dia mencontohkan, IKN diharapkan bisa menciptakan interaksi antarwarga, digitalisasi yang bisa mewarnai kota. Tetapi tetap memfokuskan kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi kerekatan sosial, kohesivitas antar warga.

Keduanya adalah para profesional yang selama ini dicari Jokowi.

LHKPN itu terakhir dilaporkan pada 14 November 2014.

Kepala otorita punya beban berat. Dari mengelola ekspektasi tinggi Jokowi, publik yang masih menentang, hingga anggaran pembangunan ibu kota baru yang besar.

Bambang Susantono bukanlah orang baru. Ia pernah masuk dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014. Saat itu, Bambang menjabat sebagai Wakil menteri Perhubungan mendampingi Menhub Freddy Numberi.

Heru juga menyampaikan bahwa acara pelantikan ketiga pejabat negara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.

Sebelumnya diketahui Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki masa jabatan lima tahun.

Untuk diketahui Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022. Dalam UU itu, Jokowi harus mengangkat Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara paling lambat 2 bulan sejak UU tersebut diundangkan.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan skenario awal pemindahan kementerian atau lembaga (K/L) untuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022. Dalam UU itu, Jokowi harus mengangkat Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara paling lambat 2 bulan sejak UU tersebut diundangkan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai jabatan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) bisa dirangkap oleh menteri dan wakilnya dari luar kementerian, sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 1(b) UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta keterlibatan para arsitek dalam mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

PAN tidak mau mengusulkan nama kadernya sebagai calon kepala otorita IKN.

Calon Kepala Otorita IKN, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.