Busyro Muqoddas

Wakil Ketua Dewan Pers Busyro Muqoddas menekankan verifikasi, independensi, dan etika sebagai kunci utama dalam praktik Etika Jurnalisme. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kewajiban wartawan di tengah dinamika informasi yang cepat.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

Wakil Ketua Dewan Pers Busyro Muqoddas menegaskan jurnalisme independen adalah tiang penopang demokrasi, menyoroti ancaman intervensi politik dan ekonomi yang membahayakan kebebasan pers.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Muhammad Busyro Muqoddas angkat bicara soal penegakan kasus korupsi di Indonesia.

Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.

Busyro mengatakan dari data yang kala itu dia temukan setidaknya dari 12 ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat kurang lebih 3 ribu usaha bermasalah.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas dan Suparman Marzuki yang menilai proses seleksi tersebut tidak transparan akuntabel dan partisipatif.

"Melanggar prinsip-prinsip the right man and the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu."

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menilai pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diajukan kepada pegawai KPK tidak mencerminkan nilai kebangsaan yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menurut Busyro, revisi UU KPK bisa menghasilkan sejarah baru bagi lembaga antirasuah. Dalam revisi UU KPK, lembaga yang kini dinahkodai Komjen Pol Firli Bahuri memiliki kewenangan menerbitkan SP3 sebuah kasus demi kepastian hukum.

Kemudian, Busyro menyoroti soal menguatnya calon kepada daerah berbasis politik dinasti keluarga pejabat dan parpol. Dinasti politik ini pun justru dipelopori oleh pejabat elite di istana yang sedang menjabat.

Penyerangan terhadap Novel, sambung Busyro berkaitan dengan kasus yang ditangani Novel di KPK.

"Wibawa Menteri (Lukman) sebagai pejabat tinggi di Kementerian itu kan sudah rontok dengan ruangnya disegel itu. Sudah, itu faktor kepemimpinan cacat. Kalau cacat ya jangan dipertahankan," ujar Busyro di Fakultas Hukum UII, Rabu (20/3).

Busyro mengatakan kondisi demokrasi belakangan cukup memprihatinkan. Ia melihat demorkasi semakin liberal dan transaksional.

Busyro Muqoddas: Dihadapkan persoalan tuna moral menjadikan insan lupa diri. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga mengajak masyarakat memaknai ayat-ayat yang bermakna metaforik tersebut dalam kehidupan bersosial dan bernegara.

Menurut dia, semua kalangan seharusnya memberi perhatian penuh erhadap seruan moral KPU tersebut. Apalagi, seruan tersebut telah melalui kajian empiris serta berbagai pertimbangan yang didukung dengan data berbasis riset.

2017 Menjadi tahun ujian bagi KPK dan para pimpinannya. Di tahun ini, hubungan KPK dengan DPR memanas karena pembentukan Pansus Angket terhadap KPK oleh DPR. Hal ini berawal dari munculnya nama-nama sejumlah anggota DPR yang diduga menerima uang korupsi proyek e-KTP.

Pencabutan permohonan uji materi ini disampaikan Busyro merupakan sikap kritis dan respons terhadap dugaan lobi politik yang dilakukan ketua MK dengan DPR untuk memperpanjang masa jabatannya. Bagi Busyro, hakim MK memiliki keistimewaan dengan predikat negarawan. Jabatan hakim membawa tugas, amanat.

Pembentukan Densus Tipikor ditunda, Busyro Muqoddas minta Polri fokus urus keamanan. Busyro menyarankan pemerintah membatalkan rencana itu secara permanen. Bahkan menurutnya, ketimbang membentuk Densus Tipikor, Polri diminta fokus urus keamanan.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Koalisi Selamatkan KPK dari angket DPR resmi mendaftarkan permohonan judicial review terhadap hak angket DPR yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) dan pasal 199 ayat 3 UU MD3.