APBN 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai Rp 2.011,3 triliun. Jumlah tersebut telah melampaui target dalam APBN 2021 yakni 115,35 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,6 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2020.

Jokowi menginstruksikan bawahannya untuk mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK terkait semua kelemahan harus segera diperbaiki.

Meski tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021, Ketua BPK Isma Yatun menyatakan, temuan itu tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna melakukan perbaikan pengelolaan APBN.

Pemenang tender lift tersebut adalah PT. Angkasa Pura Solusi. Harga penawaran Rp 54.342.800.000,50 (54,3 Miliar) dan harga negosiasi Rp 54.342.800.000,50.

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku pertama kalinya setelah 12 tahun pengumpulan pajak pemerintah melampaui 100 persen dari target APBN 2021. Realisasi penerimaan pajak di 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun, atau 103 persen dari target di APBN yakni sebesar Rp1.229,59 triliun.

Kementerian Perindustrian mencatat penyerapan anggaran tahun 2021 mencapai 97,45 persen dari pagu anggaran Rp2,87 triliun. Capaian ini lebih besar dibanding penyerapan tahun sebelumnya sebesar 93,10 persen.

Pemerintah melaporkan, total pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan investasi migas pada 2021 mencapai Rp 331,355 triliun. Total penerimaan negara dari PNBP migas tahun lalu mencapai Rp 103,19 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, mengumpulkan pendapatan negara tahun lalu bukan hal yang mudah. Sebab kondisi perekonomian nasional naik turun di tahun lalu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hanya 4,65 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dari yang direncanakan pemerintah yakni 5,7 persen.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja negara tahun 2021 tumbuh 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp2.595 triliun. Realisasi tahun 2020 tersebut mengalami pertumbuhan 12,4 persen dari belanja negara di tahun 2019.

Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara tersebut telah melebihi target tahun 2019, saat Indonesia belum terpapar virus corona. Kala itu pendapatan negara hanya mencapai Rp1.960 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pencapaian tersebut didorong oleh membaiknya penerimaan dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak. Ini sebagai dampak pemulihan ekonomi, yang diikuti pemanfaatan stimulus pajak oleh dunia usaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak hingga 26 Desember 2021 mencapai Rp1.231,87 triliun, atau 100,19 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

Hingga November 2021 atau kurang sebulan tutup buku, pendapatan negara telah mencapai Rp1.699,4 triliun atau 97,5 persen dari target pendapatan negara pada APBN 2021 sebesar RP 1.743,6 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi belanja negara sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp2.310,4 triliun, atau sekitar 84 persen dari pagu Rp2.750 triliun. Posisi belanja ini naik tipis 0,1 persen dibandingkan posisi periode sama tahun lalu sebesar Rp2.308,2 triliun.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pendapatan negara sampai akhir November 2021 mencapai Rp1.699,4 triliun, atau sekitar 97,5 persen dari total pagu Rp1.743,6 triliun. Posisi penerimaan ini pun tumbuh jika dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp1.423,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp611 triliun hingga November 2021, atau 3,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah jika dibandingkan periode sama tahun lalu tercatat sebesar Rp885,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp338,2 triliun per 31 Oktober 2021, angka ini mencapai 91,8 persen terhadap APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan investasi telah mencapai Rp96,6 triliun hingga 31 Oktober 2021, atau 52,4 persen dari target APBN yang sebesar Rp184,5 triliun. Angka ini tumbuh 234,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp28,9 triliun.