APBN 2017

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro, mengatakan pada 2017 berbagai kenaikan harga bahan pokok masih terjadi. Di antaranya pada bahan pangan seperti telur, beras, daging ayam dan daging sapi. Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan belum berpengaruh.

Terkait inflasi, pemerintah berhasil menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen, atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN-P tahun 2017, sekitar 4,3 persen. Rendahnya tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran.

Capaian ini jauh melebihi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 671,26 miliar. Angka ini juga diketahui lebih tinggi dibandingkan realisasi di 2016 sebesar Rp 932,28 miliar.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada 2017 mencapai 86,39 persen atau Rp 41,53 triliun. Menteri Budi mengungkapkan capaian realisasi anggaran ini meningkat 12,76 persen dibandingkan capaian realisasi anggaran pada 2016.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat penyerapan anggaran hingga 29 Desember 2017 mencapai 90,74 persen atau senilai Rp 96,39 triliun dari total anggaran tahun 2017 sebesar Rp 106,2 triliun, sementara progres fisik mencapai 92,14 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan bea dan cukai telah mencapai lebih dari 100 persen dari target dalam APBN 2017 sekitar Rp 189,14 triliun. Meski target penerimaan telah tercapai, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan tetap bekerja pada hari libur di akhir tahun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 81,4 triliun dari total anggaran Rp 102,7 triliun. Artinya, Kementerian PUPR masih memiliki anggaran sebesar Rp 21,3 triliun yang belum dibelanjakan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, per 17 November 2017 PNBP minerba telah mencapai angka Rp 35 triliun, atau 107 persen dari angka yang ditargetkan pada tahun 2017 sebesar Rp 32,4 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, pembangunan infrastuktur membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu, dalam membiayai pengadaannya pemerintah perlu menggandeng BUMN dan pihak swasta.

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,04 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Realisasi penerimaan ini terdiri Rp 28,5 triliun dari bea masuk dengan target Rp 33,2 triliun. Cukai Rp 98,4 triliun dari target Rp 153 triliun dan penerimaan bea keluar Rp 3,1 triliun dari target Rp 2,7 triliun. Salah satu cara menggenjot penerimaan bea dan cukai adalah dengan cara memerangi kegiatan-kegiatan ilegal.

Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan pembagian dana operasional perkasus disesuaikan dengan besaran kasusnya. Ia mengatakan anggaran ini bisa samakan dengan anggaran KPK.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara menuturkan, penerimaan perpajakan hingga Agustus 2017 sudah mencapai Rp 780 triliun atau lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 709,5 triliun. Pencapaian tersebut sudah 53 persen dari target APBN tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Agustus 2017, defisit anggaran hingga Agustus 2017 mencapai 1,65 persen atau senilai Rp 224,3 triliun. Angka ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 2,09 persen atau senilai Rp 261,47 triliun.

Semester I, BUMN cetak laba Rp 87 T dan sumbang Rp 129 T ke kas negara. Di tahun ini, pemerintah menargetkan laba BUMN sebesar Rp 189 triliun. Dia berharap target bisa terlampaui untuk membantu penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BPSDM ESDM telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 39,37 miliar atau 47 persen dari target tahun ini. Dana ini didapat salah satunya dari penyelenggaraan pendidikan oleh Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas. Tiap tahunnya STEM Akamigas meluluskan 250 tenaga terampil.

DPR mengesahkan tiga RUU yang diajukan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Adapun, ketiga RUU tersebut yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2017, RUU Tentang Perubahan APBN TA 2017, dan RUU Tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan APBN tahun anggaran 2017 resmi disetujui untuk dijadikan Undang-Undang (UU). Hal ini diputuskan dalam sidang paripurna ke-33 masa persidangan V untuk sidang 2017-2018.

Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan penambahan pembiayaan investasi sebesar Rp 12,2 triliun. Sehingga, pembiayaan investasi pada APBN 2017 sebesar Rp 47,5 triliun bertambah menjadi Rp 59,7 triliun di APBN-P 2017.