Anggaran Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp335 triliun untuk APBN 2026, meskipun Kemenkeu melihat adanya ruang efisiensi. Hal ini menjadi sorotan di tengah upaya menjaga defisit APBN.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memangkas pagu kementerian lain, menjawab kekhawatiran publik.

Dengan lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan yang dialami oleh siswa dan guru di berbagai daerah, ini menjadi sinyal bahwa program tersebut perlu dievaluasi.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menerima laporan mengenai pengurangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan saat ini Badan Gizi Nasional sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun

Masing-masing pemkab dan pemkot, diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk menyisihkan anggaran dari APBD senilai Rp10 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menguraikan alasan di balik peningkatan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu.

Pembangunan IKN saat ini menggunakan dana APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Istana meluruskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tito menyampaikan total anggaran yang terkumpul dari berbagai pemda mencapai Rp5 triliun.

Prabowo menargetkan 82,9 juta penerima manfaat mendapat Makan Bergizi Gratis di akhir 2025.

Semua instasi memang diminta Presiden Prabowo Subianto untuk membantu program tersebut.

Kiai Cholil menjelaskan, zakat berbeda dengan sedekah atau infaq.

Perlu kajian yang bijak menyeluruh sebelum menetapkan dana ZIS untuk program makan bergizi gratis.

Penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jika penggunaan zakat tepat sasaran yakni untuk fakir miskin, maka penggunaan zakat untuk makan gratis bisa dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tak perlu mengambil dari dana zakat.