Amin Santono

Politisi Demokrat itu juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 1,6 miliar yang wajib dibayar satu bulan setelah status hukum berkekuatan tetap.

Hakim Sofialdi menilai Eka sedianya dibebaskan dari dakwaan menerima suap karena bukan pegawai negeri. Dasarnya, undang-undang tindak pidana korupsi di mana unsur penerima suap haruslah memiliki latar belakang penyelenggara negara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yang menuntutnya pidana lima tahun dan enam bulan penjara.

Mantan Anggota DPR Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dan dicabut hak politiknya. Amin Santono. Dia sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp 3,3 miliar terkait pembahasan alokasi tambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2018.

Uang sudah diterima, namun belum ada rekomendasi DPC, Rasta kemudian menemui Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan menyampaikan pencalonan Yosa. Kepada Muhaimin, Rasta memaparkan bahwa putra Amin Santono itu memiliki elektabilitas dan popularitas yang baik. Muhaimin kemudian mempersilakan partainya mendukung Yosa.

Amin Santono didakwa menerima suap Rp 3,3 miliar terkait pembahasan alokasi tambahan anggaran dalam ABPN Perubahan 2018. Amin menerima suap dari Taufik Rahman sebagai Kadis Bina Marga Lampung Tengah dan Ahmad Ghiast Direktur CV Iwan Binangkit.

Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono didakwa menerima suap Rp 3,3 miliar terkait pembahasan alokasi tambahan anggaran dalam ABPN Perubahan 2018. Amin menerima suap dari Taufik Rahman sebagai Kadis Bina Marga Lampung Tengah dan Ahmad Ghiast Direktur CV Iwan Binangkit.

Sementara itu dalam vonis majelis hakim tercantum hal hal memberatkan dan meringankan. Tidak mendukung program pemerintah atas upaya pemberantasan korupsi sebagai pertimbangan jaksa yang memberatkan tuntutan Ghiast.

Berkas rampung, Amin Santono segera disidang terkait suap dana perimbangan daerah. Selain berkas Amin, penyidik KPK juga merampungkan berkas pihak swasta Eka Kamaludin dalam kasus yang sama.

Suap diberikan Ghiast agar Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran di APBN-P tahun 2018.

Selain Puji Suhartono dan Suherlan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang PNS, Hantor Matuan dan Repinus Telenggen. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka politikus Demokrat Amin Santono dalam kasus yang sama.

Suap diberikan agar Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran di APBN Perubahan 2018.