Ray Rangkuti

Menurutnya, terdapat persoalan yang sifatnya bukan teknis dalam hal verifikasi faktual ini. Persoalan tersebut ialah menyangkut prinsip.

"Sekalipun instruksi ini sifatnya peringatan, tetapi itu secara politik dapat menimbulkan sebab dan faktor terjadi kericuhan di politik lokal. Kenapa? Politisi lokal bisa saja instruksi itu digunakan untuk evaluasi kinerja kepala daerah, mereka rapat pertanggungjawaban (interpelasi) kepala daerah," ujar Ray Rangkuti.

Menurut Ray, yang harus diprioritaskan untuk dilakukan tes adalah masyarakat yang memiliki gejala. Karena hal ini lebih menghemat keuangan negara.

Motif Dua Polisi Serang Novel Baswedan Diragukan. Terakhir, Ray berharap agar kasus ini tidak mandek di tengah jalan. Mengingat mata publik tertuju pada kasus ini.

Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbud Dikti menggantikan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan. Sebagian kalangan menilai posisi itu tak akan lama dijabat Nadiem.

Komisi III DPR RI mengusulkan pencopotan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menyusul berbagai aksi demonstrasi dan jatuhnya korban dalam beberapa hari terakhir ini. Wiranto dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan penundaan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hanya sebuah taktik. Ray melihat Jokowi mengambil sikap itu karena ekskalasi penolakan publik yang kuat.

Dengan desain itu, Ray menyebutkan sebaiknya KPK dibubarkan. Sebab, KPK hanya bertugas menunggu kasus bukan mengungkap sebuah kasus.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak tak berdaya saat menerima 10 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Raya merasa Jokowi tak mendalami 10 capim KPK itu sebelum diteruskan ke DPR.

Revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bukan cuma KPK, tapi juga penolakan dilakukan oleh para pegiat antikorupsi. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, revisi tersebut merupakan bentuk serangan legislatif terhadap KPK.

Ray menjelaskan nantinya divisi tersebut diisi oleh orang-orang yang mendaftarkan diri ke seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Hal itu dilakukan agar semua anggota Kepolisian tidak menumpuk di KPK saja.

Airlangga Hartanto dan Bambang Soesatyo menjadi kandidat kuat yang memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar di musyawarah nasional (Munas) yang akan digelar Bulan Desember 2019. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai peluang Airlangga besar. Namun perlu komunikasi lebih baik agar dukungan itu bisa direalisasikan.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, dalam pertemuan itu kemungkinan besar Prabowo dan Megawati membahas bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi.

Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di beberapa daerah diberhentikan dari jabatannya dan digantikan dengan Pelaksana Tugas (Plt). Pencopotan itu disinyalir akibat dukungan mereka terhadap Bambang Soesatyo untuk menjadi Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto pada Munas nanti.

Posisi Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai semakin terancam di tengah pendukungnya sendiri. Ini menyusul terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi yang secara tidak langsung menggerus basis loyalisnya semasa Pilkada DKI 2017.

Terkait dengan hasil Pemilu, Ray memprediksi tidak akan ada pengerahan 'people power'. Sebab, kata dia, yang tersisa dari koalisi nantinya hanya Partai Gerindra dan peserta Ijtima Ulama saja.

Ray mengungkapkan, PA 212 memiliki hak untuk mengusung ide syariah. Sehingga, dia mengingatkan, orang atau pun partai lain juga memiliki hak yang sama untuk menolak ide tersebut.

Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini cenderung lebih tegas dan keras, dinilai merupakan hal wajar, karena selama ini dia selalu dipojokkan oleh lawan politik dengan berbagai konten hoaks.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai peristiwa dilaporkannya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya oleh Oesman Sapta Odang merupakan hasil dari tidak sinkronnya aturan. Ia mengatakan aturan yang ada terkait gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu saling bertolak belakang.

Hoaks Bisa Jadi Gerakan Sistematis untuk Delegitimasi Pemilu 2019. Dia mencontohkan kebohongan adanya 7 kontainer surat suara yang tekah tercoblos dari China. Hoaks itu berpotensi untuk dijadikan sebagai dasar untuk meragukan keabsahan dan kejujuran pelaksanaan pemilu.