Merdeka.com - Aksi demonstrasi damai yang berlangsung Jumat (5/11) kemarin berakhir ricuh. Polisi langsung menembaki massa dengan gas air mata setelah dilempari dengan batu maupun botol minuman, serta pukulan kayu. Tiga mobil milik kepolisian dan TNI dibakar, pembakaran juga terjadi di beberapa titik lainnya.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, kejadian itu tak lepas dari sikap pemerintah yang seakan diam terhadap penistaan agama, dan pelakunya harus dihukum. Sebab, jika dibiarkan maka bisa menimbulkan gejolak baru, dan agama akan semakin dilecehkan seperti yang terjadi di media sosial.

"Persoalan agama itu adalah persoalan sensitif yang dapat memicu pergolakan sosial dan politik di negara kita. Di negara lain mungkin tidak. Persoalan agama tidak bisa dibarter dengan kepentingan politik sesaat jenis apapun, karena dapat berakibat fatal yakni terpecah-belahnya kita sebagai sebuah bangsa," ujar Yusril dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (5/11).

Menurutnya, demo besar tidak akan terjadi jika sejak awal penegak hukum mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, aparat seperti tidak berdaya karena Ahok terkesan dilindungi Presiden Joko Widodo.

"Para pendemo dan umat Islam sejak awal ingin demo damai. Janji Jokowi akan menindak tegas Ahok dan beliau akan tetap di istana, menerima dengan baik wakil-wakil demonstran, akhirnya buyar karena Presiden pergi ke Cengkareng (Banten) untuk sesuatu yang tidak begitu penting. Wapres Jusuf Kalla yang akhirnya menerima wakil demonstran, tak cukup memuaskan para peserta demo," lanjutnya.

Gara-gara itu, sebagian pendemo tetap bertahan dengan harapan dapat bertemu Presiden. Namun pertemuan itu tidak terjadi sampai Sabtu (5/11) pagi. Padahal, rusuh sudah terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta. Presiden yang dicitrakan dekat dengan rakyat, dinilainya menghindar dari rakyatnya sendiri.

Dia juga mengomentari janji Wapres Jusuf Kalla untuk menuntaskan penyelidikan dugaan penistaan agama oleh Ahok selama dua minggu. Rentang waktu itu dinilai cukup lama.

"Dalam dua minggu ini berbagai hal tak terduga bisa saja terjadi. Pemerintah harus mempercepat proses ini. Jika tidak ada langkah nyata, demo lebih besar bukan mustahil akan terjadi," katanya.