Wapres Ma'ruf: Kantor Pemerintah Tidak Boleh Dipakai untuk Kepentingan Partai
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan kantor pemerintah tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik. Hal ini menyikapi pertemuan para tokoh Partai Golkar di Kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi pada Selasa (3/12).
Di Kantor Luhut B Panjaitan itu, terjadi pertemuan tertutup antara bakal calon Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Lobi-lobi selama 30 menit itu berujung keputusan Bamsoet mundur dari pencalonan bakal caketum Golkar.
"Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma'ruf di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Rabu (4/12).
Ma'ruf menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo. Apakah akan menegur Luhut terkait penggunakan kantor kementerian untuk urusan Golkar. "Ya nanti Presiden saja," ungkap Ma'ruf.
Pemerintah Tidak Intervensi Munas
Dia memastikan pemerintah tidak campur tangan dalam pertarungan Caketum Golkar. Menurutnya, hal tersebut adalah keputusan internal partai Golkar sendiri.
"Ya itu kan pemerintah tidak melakukan intervensi. Jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," ungkap Ma'ruf.
Terkait Luhut yang membawa pesan dari Presiden Jokowi, Ma'ruf pun menepisnya. Menurut dia, Luhut hanya sebagai anggota dari partai Golkar yang menyelesaikan masalah di internal partai.
"Pak Luhut itu mungkin sebagai orang golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing-masing partai politik," ungkap Ma'ruf.
Bantahan Luhut
Saat dikonfirmasi perihal informasi tersebut, Luhut tegas membantah. Dia mengatakan, tidak ada perintah Istana dalam dinamika politik jelang pembukaan Munas Golkar.
"Enggak ada. Arahan kami saja untuk Golkar. Tidak ada yang menekan-nekan," jawab Luhut saat dikonfirmasi merdeka.com.
Luhut menceritakan lobi ini sudah terjadi sejak pertemuan DPD I dan DPD II Golkar pro Airlangga di Tangerang semalam.
"Kami ketemu kemarin malam, di Bumi Serpong Damai, kita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, terus akhirnya ketemu tadi. Terus janjian, kami sepakat ketemu tadi," tambah Luhut.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Baca SelengkapnyaPada akhir acara debat cawapres, Mahfud sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberinya mandat sebagai Menkopolhukam.
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaGanjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, perdebatan keputusannya baru mundur menjelang pencoblosan atau sebelum dicalonkan sebagai cawapres Ganjar merupakan hal lazim dalam politik.
Baca SelengkapnyaRencananya, Mahfud akan mengantarkan surat tersebut pada Kamis (1/2) besok.
Baca Selengkapnya