Wapres JK yakin Golkar tak nyaman ketua umumnya dicekal

Merdeka.com - Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait kondisi partai berlambang pohon beringin tersebut. Terlebih setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terseret kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). JK melihat, Partai Golkar dalam kondisi tidak baik karena Setya Novanto terbelit kasus hukum.

"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena ketumnya sudah dicekal," kata Wapres JK saat memberikan pernyataan pers di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/4).

Bahkan Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut Setya Novanto bakal dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Jika hal itu terjadi, Wapres JK meyakini Partai Golkar akan memilih pemimpin baru.

"Apabila ada kemungkinan lain lagi (jadi tersangka) tentu satu partai harus mempunyai pemimpin yang baik lah. Karena itu memang Golkar sendiri punya prosedur. Yaitu kalau ada apa-apa, plt (pelaksana tugas) dulu baru Munas atau Munaslub," ujar Wapres JK.

"Tapi menurut saya, kalau Munaslub sih sisa dua tahun umur pengurus ini. Nanti dua tahun Munas lagi. Jadi mungkin perlu sekaligus Munas saja. Tapi tentu waktunya ditentukan oleh Golkar sendiri," sambungnya.

Untuk diketahui, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat pencegahan bagi Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Langkah ini diambil setelah KPK mengajukan permohonan mengingat dugaan adanya peran Novanto dalam kasus ini.