Merdeka.com - Beberapa parpol berencana akan mengusung calon kepala daerah yang memiliki latar belakang TNI atau Polri pada Pilkada serentak 2018. Fenomena parpol yang mengusung calon berlatar TNI/Polri baik yang telah pensiun atau masih menjabat ini dipandang sebagai dampak masalah kaderisasi di internal parpol.

Sebut saja misalnya Gerindra yang mengusung purnawirawan TNI, H. Sudrajat di Jawa Barat dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Selain itu PDIP itu juga digadang-gadang akan mengusung mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan di Pilkada Jabar.

"Fenomena ini disebabkan karena parpol mengalami persoalan kaderisasi. Stok kadernya kering dan kurang sehingga lebih mengutamakan figur dengan mengambil orang-orang dari militer," jelas pengamat politik, Pangi Chaniago dalam diskusi 'Pilkada Bersih dan Kotak Kosong' yang diselenggarakan Rumah Media Institute di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Dia menjelaskan, fenomena ini sebelumnya juga muncul saat Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, di mana Agus Harimurti Yudhoyono memilih mengundurkan diri dari TNI dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dari Partai Demokrat. Menurutnya nama-nama yang disebutkan sebelumnya hanyalah nama-nama yang terdeteksi. Kemungkinan besar di daerah-daerah lain fenomena serupa juga terjadi.

Parpol, kata Chaniago, lebih mengutamakan figur daripada mencalonkan kader sendiri. Para tokoh yang berlatar belakang TNI/Polri juga menurutnya senang ikut ditarik ke dalam arena politik dan membuka kesempatan bagi parpol yang ingin meminangnya.

Menurutnya hal ini berbahaya bagi independensi maupun profesionalisme anggota TNI/Polri tersebut, kecuali jika yang bersangkutan telah resmi pensiun. "Tapi bagi perwira dan polisi aktif sangat saya sayangkan. Dan ini problem utama kaderisasi parpol dan semua parpol mengalami problem yang sama," jelasnya.

"Kalau mereka mulai tertarik ke gelanggang politik bisa melupakan diri sebagai prajurit profesional. Itu yang bahaya," lanjutnya.

Diharapkan para prajurit TNI atau anggota Polri tetap pada jalurnya dan netral. Karena jika terlibat dalam arena politik dikhawatirkan dapat berpotensi pada keterlibatan dalam manuver atau pengaturan perolehan suara.

Fenomena banyaknya calon berlatar belakang TNI/Polri yang dicalonkan parpol dalam Pilkada juga dilihat sebagai euforia masa lalu atau orde baru. Penguasa dari latar belakang militer dianggap lebih tegas dan berpengalaman.