Follow
Usul Ketua KPK Meminimalisasi Korupsi Lewat Presidential Threshold Nol Persen
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap presidential threshold di Indonesia. Dia berharap, presidential threshold di Indonesia menjadi nol persen untuk meminimalisasi adanya tindak pidana korupsi.
Firli mengatakan, untuk mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seseorang harus mengeluarkan modal besar. Menurut Firli, kebanyakan calon akan mencari dukungan kepada para pengusaha untuk mendapatkan modal. Inilah awal pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.
"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal. Di sisi lain, mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," ujar Firli melalui keterangannya, Rabu (14/12).
-
Kenapa beberapa politikus mencalonkan diri jadi capres? Sejumlah kandidat maju sebagai capres dengan tujuan ingin menang. Tapi ada juga yang maju karena alasan ingin membantu memperkuat posisi partainya di parlemen sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin jika terjadi kebuntuan politik.
-
Siapa saja yang terlibat korupsi? Dalam upayanya, bersama-sama dengan tersangka I Nyoman Darmanta yang merupakan ASN Kemenaker sekaligus pembuat komitmen pengadaan Proteksi TKI menyenting pelelangan yang dimenangkan oleh PT KIM.
-
Siapa yang terlibat dalam Pilkada? Pilkada adalah implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kuasa dan kebebasan untuk menentukan pemimpin daerah mereka sendiri.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud fokus ke pemilih pemula? 'Kampanye melalui media sosial dengan konten konten yang tetap mengedepankan substansi, seperti visi-misi kami yang isunya dekat dengan kalangan mereka seperti isu lingkungan, isu kesehatan mental, beasiswa pendidikan, lapangan kerja, seni dan budaya,' kata Chico, Jumat (1/12).
-
Bagaimana cara politikus mencalonkan diri jadi capres? Sejumlah kandidat maju sebagai capres dengan tujuan ingin menang. Tapi ada juga yang maju karena alasan lain.
-
Mengapa incumbent memiliki pengaruh signifikan dalam Pilkada? Peran incumbent dalam Pilkada memiliki pengaruh signifikan, karena mereka sering kali memiliki keuntungan dari segi pengenalan nama, akses sumber daya, dan pengalaman pemerintahan yang telah terbukti.
Firli mengatakan, berdasarkan data yang didapatkan KPK, sebanyak 82,3 % calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada. Menurut Firli, bentuk balas budi yang dilakukan kepala daerah terhadap pemodal Pilkada beraneka ragam.
"Salah satunya, 95,4% balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan. Atau 90,7% meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan (pengadaan barang dan jasa)," kata dia.
Firli mendapatkan data tersebut dari para kepala daerah. Menurut Firli, para kepala daerah menyadari pendanaan politik Pilkada menjadi pintu masuk tindakan koruptif. Oleh karena itu, Firli berharap presidential threshold menjadi nol persen.
"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika presidential threshold no persen bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak presidential threshold ini nol persen," kata dia.
Firli menegaskan dirinya memberikan pendapat terkait presidential threshold nol persen demi kepentingan pemberantasan korupsi. "Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri memperbarui surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Selengkapnya
KPK mengakui praktik korupsi seperti memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum masih berlangsung.
Baca Selengkapnya
Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam kasus ini, Supian hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019 silam.
Baca Selengkapnya
Sosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya
KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca Selengkapnya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Hitungan sementara KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Bansos Presiden Jokowi naik dua kali lipat menjadi Rp250 miliar.
Baca Selengkapnya