Ultimatum JK minta Golkar segera ganti Setya Novanto

Merdeka.com - Desakan agar Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) semakin kencang. Para senior Partai Golkar munaslub digelar secepatnya agar Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi pengadaan e-KTP bisa diganti.

Bahkan, mantan ketum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dapat dilakukan paling lambat Desember 2017.

"Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya kan sulit," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut JK, apapun hasil praperadilan sidang pertama yang akan dilakukan pada 30 November 2017 itu, nama Setya Novanto dan Golkar telah tercoreng kasus korupsi sehingga perlu segera dibersihkan.

"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," imbuh JK.

Oleh karena itu, Wapres berharap munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto. JK berpendapat bahwa citra negatif masyarakat terhadap Golkar tercermin dari hasil survei yang menurun seperti hasil survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen setelah PDI Perjuangan dengan 23,4 persen dan Partai Gerindra dengan 13,6 persen.

"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata dia.

Soal siapa yang dia dukung untuk menggantikan Setnov, JK menyebut nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurutnya, sosok Airlangga bisa diterima semua pihak.

"Di antara semua calon yang muncul saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya, artinya tidak pernah berurusan dengan KPK, kejaksaan atau apapun tidak pernah juga soal yang lain. Jadi harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," kata JK.

Dia menilai, dari semua syarat kepartaian dan etika, Airlangga Hartarto paling layak menjadi orang nomor satu di Partai Golkar. Apalagi Airlangga mewakili generasi muda.

"Prinsip saya sederhana, kalau mau munaslub pilihlah tokoh Golkar yang di samping memenuhi syarat, syarat itu banyak pernah jadi pengurus, minimal 5 tahun, tentu orangnya baik, dan mengabdi sama partai," ujar JK.

Terkait rangkap jabatan, JK menegaskan, tidak ada undang-undang yang mengamanatkan menteri harus berhenti ketika menjadi pengurus partai. "Tidak ada aturannya, dulu saya Wapres juga ketua partai, tidak apa-apa, Pak SBY, Ibu Mega, semua ketua partai dan malah jadi presiden," tutupnya.