Merdeka.com - Partai Demokrat menegaskan menolak keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam Undang-undang KPK. Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu sebagai alternatif UU KPK.

Wasekjen Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pihaknya juga setuju jika Perppu tersebut sifatnya penangguhan. Menurut dia, nantinya Perppu KPK itu ada kesempatan membahas pasal-pasal mana yang dianggap bermasalah.

"Perppu penangguhan dulu. Ini kan tidak merugikan KPK juga, tidak merugikan Presiden, tidak merugikan DPR. Penangguhan ini tentu poinnya ada beberapa pasal. Kan tidak semua pasal yang direvisi. Ada beberapa pasal yang mungkin menjadi polemik. Sebagai contoh salah satu pasal yang perhatian mengenai Dewan Pengawas. Partai Demokrat secara tegas menolaknya," kata Didi dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).

Menurut dia, Presiden Jokowi bisa saja menunda satu sampai dua tahun penerbitan Perppu KPK. Alasannya dengan mempertimbangkan pandangan dari para tokoh, pakar hukum bahkan mantan lembaga antirasuah.

"Ada jalan tadi, untuk menunda ini, berikan satu, dua tahun, tidak ada yang dirugikan termasuk KPK. Karena perbaikan itu yang diajak KPK, kemudian civil society dari kampus-kampus atau para ahli yang punya integritas, misalnya mantan pimpinan KPK Pak Busyro Muqoddas saya kira perlu dipanggil juga," ujar Didi.

Dia menyarankan Presiden Jokowi membicarakan dengan semua pihak terkait UU KPK ini. Hal itu untuk menemukan jalan terbaik mengenai polemik disahkannya UU KPK.

"Tentu harus bicara dengan semua pihak. Cari jalan yang terbaik. Dalam hal ini kita ingin mencapai hal terbaik, seyogyanya tanpa ada kehilangan muka," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!