Tepis spekulasi gabung pemerintah, Demokrat sebut 'Kami bersama rakyat'

Merdeka.com - Beragam spekulasi muncul usai Partai Demokrat berada di barisan koalisi partai pendukung pemerintah dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna DPR. Apalagi setelah itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Salah satu spekulasi yang berkembang, Demokrat bakal merapat ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhi Baskoro Yudhoyono membantah hal tersebut. Pria yang akrab disapa Ibas mengatakan, partainya memilih tetap bersama rakyat. Namun Demokrat tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan fraksi partai pendukungnya.

"Yang jelas kami ini selalu bersama masyarakat, selalu bersama rakyat. Kita dekat dengan pemerintah, kita dekat dengan semua partai, kita dekat dengan semua anggota DPR dan fraksi," jelasnya, Senin (30/10).

Dukungan Demokrat terhadap Perppu Ormas agar ke depannya bisa disempurnakan. Setelah disahkan menjadi UU, Perppu Ormas didorong agar segera direvisi pada beberapa pasal. Demokrat mengajak fraksi lain mengajukan revisi UU Ormas masuk dalam Prolegnas tahun depan.

"Tidak semuanya kita hilangkan, tidak semuanya kita hapus, tidak semuanya kita tolak tapi ada beberapa hal yang kita sempurnakan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, dukungan terhadap Perppu Ormas tidak berarti partainya masuk barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia sekaligus menepis anggapan adanya tawaran untuk masuk ke dalam kabinet kerja.

"Saya enggak ada tuh. Enggak ada tuh ke saya, enggak ada tawaran. Ke Demokrat juga enggak ada. Tanyakan yang menawarlah. Kami enggak ditawar tuh," ujar Hinca di gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).

Hinca menegaskan posisi partainya sebagai oposisi dari pemerintahan Jokowi-JK. Dia menuturkan, partainya menutup peluang bergabung dalam koalisi pemerintah.

"Biarkan posisi sejak awal posisi kami di luar pemerintahan. Jadi janganlah kau goda-goda. Biarkan kami di luar pemerintahan gitu supaya ada penyeimbangnya," tegasnya. (mdk/noe)