Temuan Simpanan Duit di Kasino Bisa Gerus Kepercayaan Publik ke Kepala Daerah

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta temuan PPATK terkait adanya kepala daerah menaruh duit di rekening kasino luar negeri harus ditindaklanjuti. Hasil temuan tersebut harus diusut sampai tuntas.

"Saya kira informasi yang disampaikan oleh PPATK itu harus ditindaklanjuti," katanya saat dihubungi, Rabu (18/12).

Apalagi dalam waktu dekat akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah. Jika masalah ini tak tuntas dan diungkapkan secara terang, maka dapat berdampak pada kepercayaan publik kepada kepala daerah.

"Ini harus segera selesai. Jangan sampai, ini PPATK lempar isu, tapi kalau kemudian tidak dituntaskan jadi image buruk terhadap kepala daerah," ujarnya.

Untuk itu, dia menyarankan, PPATK harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Karena temuan ini menjadi waktu bagi penegak hukum, untuk melakukan introspeksi diri.

"Nah pertanyaannya, kenapa ini kan. Kita dapat informasi, dalam laporan tahunan PPATK itu bahwa sebenarnya temuan ini sudah didapati dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga kan mungkin mereka sudah sampaikan kepada user, bisa jadi tidak di-follow up. Oleh karena itu, menurut saya, ini tantangan dari para penegak hukum untuk menindaklanjuti itu (temuan PPATK)," tegas Doli.

Lakukan Kejahatan Berlapis

Doli mengatakan, kepala daerah yang melakukan transaksi di luar negeri dan menyimpan di rekening kasino sebenarnya melakukan kejahatan berlapis. Dalam pandangannya, ada tiga kejahatan yang dilakukan.

"Ini (hasil temuan PPATK) kejahatan yang berlapis menurut saya," ungkapnya.

Kejahatan pertama, kata Doli, berkaitan dengan tugasnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara maksimal.

"Dalam melakukan pelayanan publik, dia kan seharusnya fokus. Waktunya harus habis untuk melakukan pelayanan publik dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik," jelas dia.

"Dia jalan-jalan saja itu patut dipertanyakan apa memang waktunya berlebih untuk mengurus rakyatnya sehingga dia bisa jalan-jalan. Apalagi jalan-jalannya ke tempat yang secara moral secara etik tidak baik. Kasino itu kan," tambah Doli.

Kedua, terkait tindakan ilegal. Tentu tak dapat ditampik persepsi bahwa kepala daerah yang menyimpan uang di kasino melakukan kegiatan ilegal.

"Tidak mungkin seseorang menitipkan uang ke kasino kalau dia tidak punya interaksi dengan dunia seperti itu selama ini," imbuhnya.

Ketiga terkait dana yang disimpan di rekening kasino. Tentu dapat dipastikan berasal dari kegiatan yang juga tidak legal. Sebab, jika dana tersebut halal, maka tidak mungkin disimpan di rekening kasino.

"Ketiga, Dana itu yang dititipkan, itu dana apa? Kita bisa pastikan, pasti itu dana yang tidak wajar. Karena kalau dana yang wajar, dana yang memang dianggap halal, didapat dengan cara yang baik kan untuk apa disembunyikan. Untuk apa dititip," terang Doli.

Karena itulah, dia meminta temuan tersebut harus ditindaklanjuti dan diusut sampai tuntas. "Jadi paling tidak ada tiga lapis kejahatannya itu. Karena itu, ini harus diusut tuntas," tegasnya.

Kemendagri Diminta Tingkatkan Pengawasan dan Pembinaan

Selain itu, Doli mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada kepala-kepala daerah.

"Kami sampaikan secara informal, supaya juga meningkatkan pengawasan dan pembinaannya terhadap kepala daerah," katanya.

Dia mengakui, Kemendagri tidak bisa bertindak banyak jika sudah masuk dalam ranah penegakan hukum.

"Sekarang mungkin kalau sudah sampai kepada temuan seperti itu kan, yang sudah masuk adalah aparat penegak hukum. Tidak bisa lagi dan Kemendagri tidak masuk lagi pada ranah itu," jelasnya.

Namun, yang harus dilakukan Kemendagri adalah perbaikan sistem pengawasan dan pembinaan segenap kepala daerah. Agar kasus ini tak lagi terjadi di masa yang akan datang.

"Tapi untuk mengantisipasi ke depan, saya kira perlu lagi diingatkan kepala-kepala daerah supaya betul-betul bisa menjadi penyelenggara pemerintahan yang bersih. Jangan lagi main-main hukum lah," tutupnya.