Merdeka.com - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid memastikan akan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dalam Munas mendatang. Jika saat ini ada klaim bahwa dirinya mendukung Bambang Soesatyo, Nurdin mengatakan saling klaim adalah hal biasa dan dinamika dalam berorganisasi.

"Sudah mendukung (ke Airlangga)," ujarnya di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Minggu (11/8).

Dalam sebuah peristiwa politik di sebuah organisasi, lanjutnya, dinamika menjadi penting. Termasuk juga penggalangan dukungan dan saling klaim dukungan merupakan hal biasa.

"Itu bagian dari dinamika. Kalau tidak ada orang yang melakukan penggalangan berarti tidak ada orang yang bersedia maju. Ya itu dinamika biasa," kata dia.

Kendati demikian, Nurdin tak dapat menjamin suara dari DPD Sulawesi Selatan sepenuhnya untuk Airlangga. Menurutnya jika nanti pemungutan suara berlangsung saat Munas, pihaknya tak menjamin pengurus DPD di Sulawesi Selatan akan memilih Airlangga.

"Sekarang begini, ada enggak yang bisa menjamin orang ketika masuk TPS, orang kampanye, capres kampanye, caleg kampanye, menghitung-hitung di atas kertas, ada jaminan enggak semua yang pernah ikut kampanye memilih? Enggak ada," kata Nurdin.

"Tidak ada jamin menjamin soal begitu ya, dukung iya," imbuhnya.

Terkait evaluasi kepemimpinan Airlangga sebagai Ketum, Nurdin mengatakan akan dibahas dalam Rapimnas. Setelah Rapimnas baru akan dilaksanakan Munas. Dalam Rapimnas akan ada penilaian atas pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2014-2019.

"Saya termasuk pengurus DPP, bagian daripada ikut mempertanggungjawabkan program kerja itu," ujarnya.

Ketum Airlangga, lanjutnya, juga akan menyampaikan penyebab turunnya suara Golkar pada Pemilu 2019. Dari 91 kursi di DPR pada periode 2014-2019, saat ini hanya 85 kursi.

"Itu sesuatu yang biasa saja. Nanti akan kami sampaikan, DPP akan menyampaikan. Sekarang (bidang) pemenangan pemilu melakukan kajian, akan menyampaikan kepada Ketum, nanti Ketum mempertanggungjawabkan baik dalam rapimnas maupun munas," jelasnya.

Terkait rangkap jabatan pemimpin partai dan menteri, Nurdin mengatakan tergantung kemampuan manajerial dari yang bersangkutan. Menurutnya Airlangga tetap mampu melaksanakan tugasnya baik sebagai ketum maupun Menteri Perindustrian.

"Tergantung daripada seorang pemimpin mampu memanage dirinya, tidak ada larangan rangkap jabatan, tidak ada. Tapi seberapa jauh dia mampu memanage dirinya dalam mengerjakan berbagai jabatan. Buktinya kan (Airlangga) sekarang berjalan kan. Dan organisasi ini berjalan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie angkat bicara soal kapan penyelenggaraan Munas Golkar untuk memilih Ketua Umum. Kubu Bambang Soesatyo mendesak Munas dipercepat dan menuding kubu Airlangga Hartarto mengulur pelaksanaan Munas. Aburizal mengatakan, kapan pelaksanaan Munas akan ditentukan jadwalnya oleh DPP.

"Semua kan ada waktunya. Waktunya itu kan nanti ditunjukkan oleh DPP, yang menentukan DPP kapan waktu yang terbaik," jelasnya di Kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat usai salat Idul Adha, Minggu (11/8).

Menurutnya, tak ada polemik di internal Golkar sehingga Munas harus dipercepat.

"Saya tidak pernah lihat ada polemik apa-apa, biasa saja semuanya," ujarnya.

Terkait calon ketua umum yang bakal didukung Dewan Pembina, Aburizal mengatakan pihaknya condong kepada yang terbaik. Namun dia menolak menyebutkan nama.

"Saya kira kamu (yang terbaik)," selorohnya kepada wartawan.

Terkait kritik kubu Bambang Soesatyo yang menyatakan di bawah kepemimpinan Airlangga, suara Golkar di DPR turun dari sekitar 90 kursi pada periode 2014-2019, menjadi sekitar 85 kursi pada periode 2019-2024. Menanggapi ini, Aburizal mengatakan memang kondisi pada Pemilu 2019 cukup sulit. Namun pihaknya bersyukur Golkar menjadi parpol dengan suara terbanyak kedua setelah PDIP. Namun demikian, menurutnya tetap perlu dilakukan evaluasi.

"Itu memang keadaan yang sangat sulit, untuk bisa ke nomor dua kan baik. Tentu kita ada evaluasi, tapi saya kira apa yang sudah dilakukan baik-baik dari keadaan yang begitu berat," jelasnya.

Evaluasi yang harus dilakukan, lanjutnya, bagaimana pencapaian Golkar pada Pilkada 2020 bisa lebih baik dari sebelumnya. Termasuk bagaimana nantinya Golkar bisa mengusung kader sendiri pada Pilpres 2024.

"(Evaluasi) bagaimana Pileg lebih bagus lagi. Pilpres ke depan Golkar bisa mengusung calonnya sendiri. Nah itu kita evaluasi dari yang lalu untuk lebih baik ke depan," tutupnya.