Tanggapan JK Soal Politik Genderuwo dan Sontoloyo
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi polemik pernyataan calon presiden petahana Joko Widodo soal politik genderuwo dan sontoloyo. Dia menilai wajar jika pernyataan kontroversial terjadi di masa kampanye.
"Di mana-mana begitu. Ada tiga macam kampanye, kampanye positif, kampanye negatif, kampanye hitam. Itu yang saling itu kampanye negatif namanya," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/11).
Di masa kampanye, menurut JK, semua kesalahan lawan politik bisa diungkap. Baik itu kesalahan berupa tindakan maupun lisan.
"You (kamu) salah, kita ungkap kesalahan. Karena itu jangan berbuat salah, salah bicara, salah tindak, salah apa macam-macam," ujar dia.
Mengenai pernyataan calon peserta Pilpres belakangan ini cenderung mengabaikan program kerja, JK mengatakan pembahasan khusus visi misi akan dilakukan pada waktu tertentu. Biasanya, pemaparan visi-misi capres-cawapres dilakukan sekitar 2 atau 3 bulan sebelum Pilpres.
"Ini kan masih 5 bulan lagi, biasanya itu nanti visi misi pada debat-debat TV. Yang berdebat di TV saat ini masih timses belum calonnya sendiri. Calonnya nanti kan 2-3 bulan sebelumnya, nah itu baru bicara program di situ," jelas JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, kondisi Tanah Air sangat kondusif. Meskipun pasangan capres-cawapres kerap melontarkan pernyataan kontroversial.
"Ada konflik enggak? Enggak ada kan? Ya kondusif artinya," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBegini Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 jika Berjalan Dua Putaran
Pemutakhiran data pemilih untuk pilpres putaran kedua pada tanggal 17 Mei sampai dengan 12 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya