Tamsil tegaskan Menkeu ikut bahas anggaran DPID

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung, membantah pernyataan Kepala Sub Bagian Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Nando saat bersaksi di sidang Wa Ode Nurhayati beberapa waktu lalu. Menurut Tamsil, pembahasan soal perubahan alokasi DPID atas sepengetahuan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Tamsil menegaskan Menteri Agus hadir membahas perubahan DPID itu. Bahkan Agus ikut menandatangani perubahan dana itu.

"Menteri keuangan tanda tangan, gubernur Bank Indonesia tanda tangan, pimpinan Banggar DPR juga tanda tangan," ungkap Tamsil kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (11/9).

Tamsil menjelaskan, daerah yang masuk dalam pembahasan DPID untuk menerima alokasi anggaran ada syaratnya. Pertama, kata Tamsil, daerah tersebut penerimaan fiskalnya harus rendah. Kedua, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pengecualian atau disclimer.

"Karena kalau disclaimer otomatis laporan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya tidak tepat waktu. Karena tidak mungkin mengakomodir anggaran jika laporan APBD belum ada," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Nando mengungkapkan dalam penentuan revisi alokasi DPID oleh pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat.

"Tidak pernah Banggar rapat membahas revisi," ujar Nando dalam kesaksiannya dipersidangan dengan tersangka Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta, Selasa (14/8) lalu.

Menurut Nando, setiap keputusan yang diambil Banggar seharusnya melewati mekanisme rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota Banggar. Meski begitu, saat ditanya mengenai alasan dirinya mengerjakan revisi alokasi DPID oleh empat pimpinan Banggar DPR, Nando mengaku tidak tahu.

Dalam kesempatan itu, Nando juga mengungkapkan kode-kode alokasi DPID yang diketik stafnya Khaerudin. Di antaranya kode P1 yang merujuk pada pimpinan Banggar Melchias Mekeng, P2 merujuk Mirwan Amir, P3 merujuk Olly Dondokambey dan P4 merujuk pada Tamsil Linrung.

Terdapat pula kode K yang merujuk pada koordinator kelompok fraksi. Selain itu ada kode PIM yang berarti pimpinan, sedangkan kode A merupakan anggota. Sementara kode 1-9 digunakan untuk menyebut sembilan fraksi, yakni 1. Partai Demokrat, 2. Partai Golkar, 3. PDI-P, 4. PKS, 5. PAN, 6. PPP, 7. PKB, 8. Gerindra dan 9. Hanura.