Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Mau Seperti UU Cipta Kerja, Pemerintah Ungkap Alasan Belum Bocorkan Draf RKUHP

Tak Mau Seperti UU Cipta Kerja, Pemerintah Ungkap Alasan Belum Bocorkan Draf RKUHP WamenkumHAM Eddy Hiariej di Graha Pengayoman Kemenkumham. ©2021 Merdeka.com/Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Wamenkum HAM Prof Prof Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, pemerintah tidak menyembunyikan draf RKHUP yang tengah dibahas. Menurut dia, saat ini draf RKHUP masih terus dibahas oleh tim internal Kemenkum HAM.

Pria karib disapa Edy ini mengatakan, pada saatnya nanti draf RKUHP akan dibuka untuk publik. Menurut dia, hal itu akan dilakukan setelah Kemenkum HAM menyerahkan secara resmi ke DPR.

"Bukan kami tidak mau membuka draf tersebut kepada publik. Tapi ini ada proses yang harus kita hormati bersama," jelas Prof Edy saat diskusi publik yang digelar Kemenkum HAM bersama LSM dan Pemred Media Massa, Kamis (23/6).

Eddy bercerita, hampir setiap malam mendapatkan 'teror' dari berbagai pihak. Mereka meminta agar draf RKUHP tersebut segera diumumkan ke publik.

"Tapi kita tahu proses hukum, sebelum naskah diserahkan resmi ke DPR, kita tak buka ke publik," katanya.

Dia mengatakan, sampai saat ini tim perumus di Kemenkum HAM masih meneliti dan membaca ulang draf RKUHP tersebut. Dia tak ingin, kejadian draf UU Cipta Kerja kembali terulang.

"Kita tak mau UU Cipta Kerja terulang. Malu puluhan guru besar pidana tidak baca secara teliti. Kita baca secara teliti dulu, kalau sudah selesai kita serahkan ke DPR, baru dibuka ke publik," ujar dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Seluruh Pihak Sudah Sampaikan Kesimpulan, Jubir MK: Waktunya Hakim RPH Hingga 21 April 2024
Seluruh Pihak Sudah Sampaikan Kesimpulan, Jubir MK: Waktunya Hakim RPH Hingga 21 April 2024

Fajar mengatakan para hakim akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Rakyat Lihat Rekam Jejak & Pengalaman saat Pilih Pemimpin
Jelang Pencoblosan, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Rakyat Lihat Rekam Jejak & Pengalaman saat Pilih Pemimpin

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Siti Rahmayanti Badjeber mengatakan masyarakat harus melihat rekam jejak dan pengalaman ketika memilih pemimpin.

Baca Selengkapnya
Rapat Tim Hukum AMIN Dihadiri TPN Ganjar-Mahfud, Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Rapat Tim Hukum AMIN Dihadiri TPN Ganjar-Mahfud, Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Ari menjelaskan baik dari kubu 01 dan 03, sama-sama menemukan fakta.

Baca Selengkapnya
Lulus S3 dan Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum,  Intip Potret Lawas Brigjen Hengki Haryadi Jalani Masa Pendidikan
Lulus S3 dan Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Intip Potret Lawas Brigjen Hengki Haryadi Jalani Masa Pendidikan

Brigadir Jenderal Hengki Haryadi baru saja meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Baca Selengkapnya
H+2 Idulfitri 2024, 14 Ribu Kendaraan Masuki Jalur Puncak
H+2 Idulfitri 2024, 14 Ribu Kendaraan Masuki Jalur Puncak

Polisi menerapkan pemeriksaan ganjil genap (gage) sebelum memasuki Jalur Puncak.

Baca Selengkapnya
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

Baca Selengkapnya