Tak ingin dikunci, alasan Demokrat enggan gabung koalisi Jokowi
Merdeka.com - Partai Demokrat belum memutuskan untuk merapat ke kubu partai koalisi pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Salah satu pertimbangannya karena Joko Widodo sampai saat ini belum menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
Partai Demokrat menilai stretagi Jokowi mengumumkan cawapres mendekati waktu pendaftaran, bagian dari upaya mengunci parpol koalisi. Karena, dengan begitu parpol tak bisa menolak cawapres pilihan Jokowi. Menurut Demokrat, langkah politik semacam itu tidak baik.
"Kalau kita sudah dikunci dengan koalisi yang kita tidak tahu siapa cawapres itu menurut ketua umum kami harus ada visi misi yang sama dan chemistry yang sama. Kalau koalisi dibangun dengan cara mengunci dan tak memberi keleluasaan ketua umum parpol berkumpul, bertemu dan menyetujui siapa cawapres, itu tak baik," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari dalam diskusi publik Voxpol Center bertema "Utak-Atik Capres-Cawapres Pasca Pilkada Serentak 2018" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).
Atas dasar itu Demokrat memutuskan untuk serius membangun koalisi baru yang memunculkan calon alternatif. "Jadi buat kami koalisi alternatif satu terobosan politik yang sudah terbangun sejak 2014 dan koalisi kerakyatan harus dibangun dengan cara yang benar dan harus membuat terobosan politik yang baik dan benar," jelasnya.
Duetkan JK-AHY untuk koalisi kerakyatan
Dalam dua hari terakhir beredar gambar poster duet Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dikaitkan dengan isu Pilpres 2019. Gambar ini diedarkan elite Partai Demokrat. Kemunculan poster itu dikaitkan dengan silaturahmi JK ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Muncul spekulasi silaturahmi itu bagian dari agenda politik.
Imelda menyampaikan, pertemuan JK dan SBY beberapa waktu lalu merupakan silaturahmi biasa. Namun banyak yang mengasumsikan pertemuan itu upaya menjodohkan JK dengan AHY sebagai pasangan capres dan cawapres.
Imelda menjelaskan, wacana duet JK-AHY telah lama didengungkan kader Demokrat. Pada akhir Juni lalu ada pertemuan kader Demokrat dan dilakukan polling para pengurus inti. Hasil polling menunjukkan jika ada tiga koalisi, mereka memilih bergabung dengan koalisi ketiga atau poros ketiga.
"Dan kebanyakan mereka menuliskan nama JK-AHY dan ini bukan keputusan majelis tinggi partai. Keputusan majelis tinggi partai akan disampaikan menjelang pendaftaran Pilpres Agustus nanti," jelasnya.
Menurutnya, perpaduan JK-AHY sangat ideal. JK dinilai multitalenta dan berhasil menjadi wapres SBY selama lima tahun. Keduanya berhasil mengatasi konflik di tahun 2003 2004, bersama-sama rekonsilasi Aceh. Sedangkan AHY memiliki pengetahuan bidang militer dan administrasi serta memiliki konsentrasi di bidang ekonomi kreatif untuk mencuri perhatian kaum milenial atau pemilih pemula.
"Hasil survei sampai saat ini untuk cawapres, Mas Agus tertinggi. Hampir di seluruh survei Mas Agus yang tertinggi," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaAra menegaskan, pilihan yang sudah ditentukan olehnya dalam mendukung salah satu paslon capres-cawapres bukan atas instruksi dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya