Surya Paloh dan awal reformasi runtuhnya rezim Soeharto

Merdeka.com - Tokoh nasional Surya Paloh menjadi pembicara di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Salah satu yang dibahas Paloh mengenai transisi masa orde baru ke reformasi.

Paloh menceritakan, kala itu rezim berakhir usai Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah muncul desakan dari mahasiswa dan masyarakat. Bahkan 10 menteri lebih ikut mundur tak lama setelah Soeharto lengser.

"Inilah yang mengawali era reformasi 98 bawa tema anti-KKN. Yang terjadi DPR lakukan teori pendulum ekstrem dari kanan jadi anti yang berlebih," katanya di lokasi, Jumat (11/5).

Pemerintah pun kemudian melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Menurutnya, sebetulnya spirit amandemen tersebut hanya satu pasal, yakni jabatan waktu presiden.

"Presiden jangan 35 tahun kalo bisa 10 tahun tapi kebablasan. Struktur jadi rancu. UUD katakan presidensial. Tetapi posisi presiden diatur Parlementer," jelasnya.

Kemudian, kata Paloh, mulailah pembentukan komisi-komisi hampir 130 lebih. Namun, saat ini sudah dipangkas menjadi 70.

"Buat KPK niatnya bagus, badan yang orangnya macam malaikat, yang duduk enggak pernah salah. Enggak pernah berdosa. Akibatnya ketika Komisi III melahirkan kpk, bentuk pansus eh minta datang dia (KPK) minta tunggu MK," ujarnya.

"Nasib DPR enggak laku dibanding lembaga yang dibentuk. Persepsi masyarakat DPR maling. Ini bukan berarti antilembaga ini. Tetapi realita persepsi publik seperti ini," tambah Paloh.

Lebih lanjut Paloh mengatakan, dari 4 amandemen kurangkan tugas MPR pilih presiden. "Dulu DPRD pilih kepala daerah. Dulu ada GBHN," tuturnya.

Paloh melanjutkan, di reformasi ada baik buruk. Harus diakui hal yang mendasar harus dipahami ini bukan orisinal. "Ini demokrasi kopifoto. Mahasiswa guru besar mohon dalami riset model sistem demokrasi ini. Lebih banyak faedah mandat atau Mudarat. Demokrasi bukan tujuan, demokrasi hanya alat yang disepakati untuk antar tujuan dalam bawa tujuan," tutupnya.