Survei Indikator: Parpol yang Abai Capres-Cawapres Versi Publik, Makin Tak Dipercaya

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengingatkan partai politik untuk tidak menganggap remeh nama-nama yang muncul jelang kontestasi pesta demokrasi 2024 versi pilihan masyarakat.

Menurutnya, munculnya nama-nama tersebut dapat dilihat dari temuan lembaga-lembaga survei yang kredibel.

“Kenapa? Karena nama-nama yang muncul dari temuan survei itulah yang mendapatkan dukungan publik secara luas,” katanya saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Isu-Isu Mutakhir dan Dinamika Elektoral Pasca-Batalnya Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20’ secara virtual, Rabu (19/4).

“Trust terhadap partai paling rendah. Jadi meskipun kewenangan menominasikan capres dan cawapres berada di tangan partai, mereka tidak boleh mengabaikan aspirasi publik. Publiklah yg akhirnya menentukan siapa capres dan cawapres yg menang, bukan elite partai," sambung Burhanuddin.

Temuan terbaru Indikator terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024, misalnya dukungan masyarakat lebih mengarah kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan untuk Prabowo kini mencapai 32,7 persen.

“Posisi kedua kini ditempati Ganjar Pranowo dengan 27,9 persen, menyusul Anies Baswedan dengan 22,2 persen,” ungkap Burhanuddin.

Sementara dalam bursa calon wakil presiden, selain Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, nama Erick Thohir juga semakin menguat. Dukungan terhadap Erick Thohir pada simulasi calon wakil presiden, tampak sangat kuat dipengaruhi oleh evaluasi kinerjanya terkait dengan isu Piala Dunia U-20.

Adapun survei dilakukan dalam rentang 8-13 April 2023, menempatkan 1.212 responden melalui sambungan telepon. Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.

“Bila itu (nama-nama versi publik) diabaikan partai politik, tidak didengar, maka partai makin tidak dipercaya publik karena tak mampu menangkap aspirasi rakyat melalui temuan-temuan survei akademik,” imbau Burhanuddin.

Di sisi lain, Burhanuddin membenarkan jika partai memiliki hak konstitusi untuk mengusung atau mendukung calon presiden dan wakilnya. Namun, Burhanuddin mengingatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik selama ini selalu rendah jika dibandingkan lembaga lain.

“Oleh sebab itu, nama-nama yang muncul dari survei sebagai bentuk aspirasi dan dukungan publik harus menjadi konsen dan perhatian partai politik,” tutupnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com