Survei: 68,8 Persen publik tidak setuju gerakan #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Surveyor Y-Publica melakukan riset terkait respons publik terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Mayoritas publik menilai bahwa tagar tersebut adalah sebuah gerakan politik.
Pertanyaan yang diajukan ke responden adalah, apa yang diketahui dari gerakan itu. Ada enam variabel pilihan yang disodorkan ke responden yakni gerakan bermuatan politik, kampanye politik sebelum pemilu, gerakan berbau makar, gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan gerakan menebar kebencian. Pilihan terakhir adalah tidak tahu.
Hasilnya, 28,3 persen masyarakat menilai tagar tersebut merupakan gerakan politik. Lalu 25,0 persen menilai kampanye sebelum waktunya. Kemudian 13,6 persen menilai gerakan itu berbau makar. Sebanyak 8,4 persen menilai gerakan itu bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah, 3,7 persen menilai itu gerakan menebar kebencian. Ada 21,0 persen yang menjawab tidak tahu.
Dari hasil itu, Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono menilai, masifnya gerakan #2019GantiPresiden tidak berbanding lurus dengan yang diinginkan publik. Menurut survei Y-Publica, sebanyak 68,6 persen publik tidak setuju dengan gerakan ini. Sedangkan yang mendukung hanya 28,3 persen.
"Mayoritas berpikir gerakan itu dikendalikan elite partai. Deklarator hingga tokoh terafiliasi gerakan itu, seperti Mardani Ali Sera dan Ahmad Dhani, diketahui berasal dari kubu mana. Jadi ini bukan murni gerakan dari bawah tapi ditunggangi," jelas Rudi saat merilis hasil survei di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9).
Rudi juga menilai, gerakan tersebut tidak membawa efek ekor jas kepada oposisi yang didukung. Ini terbukti, dari tidak terdongkraknya elektabilitas Prabowo-Sandiaga yang belum bisa menyaingi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Hasil survei kami mencatat, pasangan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin mendulang persentase 52,7 persen, ketimbang Prabowo-Sandiaga yakni 28,6 persen. Namun yang mengatakan tidak tahu atau belum menjawab, masih cukup tinggi sebesar 18,7 persen," ucap Rudi.
Sebagai informasi, survei menjangkau 1.200 koresponden di seluruh Indonesia. Menggunakan metode multistage random sampling, dengan wawancara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error 2,98 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan dilakukan selama 13-23 Agustus 2018.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran
Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurvei Populi Center: TNI Mendapat Kepercayaan Publik Tertinggi
Hasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca SelengkapnyaSurvei Ungkap Alasan Orang Bingung Pilih Presiden, 22,4% Sebut Tak Ada Capres yang Meyakinkan
Hasil survei Populi mengungkapkan ada sebanyak 8,1 persen masyarakat yang belum memutuskan pilihannya dalam Pilpres mendatang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akademisi Ingatkan Masyarakat Jangan Saling Benci Jika Beda Pilihan
Para capres-cawapres harus tampil sebagai sosok penuh kedamaian.
Baca SelengkapnyaReaksi Santai Ganjar Elektabilitas di Jatim di Bawah Prabowo: Masing-Masing Pollster Hasilnya Beda
Menurut Ganjar, hasil setiap lembaga survei yang melakukan jajak pendapat terhadap masyarakat berbeda-beda.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaSambil Lari Pagi, Ganjar Ingatkan Warga Jangan Dikasih Bantuan Lalu Geser Pilihan
Ganjar meyakini, rakyat Indonesia bakal memilih calon pemimpin bangsa sesuai pilihan dan hati
Baca SelengkapnyaIni Kriteria Presiden 2024 Pilihan Istri Gus Dur
Dalam pertemuan dengan Wapres, para tokoh yang hadir menyampaikan hal-hal terkait pentingnya keutuhan bangsa,.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnya