Sudirman Said tak yakin Yudi Latif mundur hanya untuk penyegaran BPIP

Merdeka.com - Yudi Latif memutuskan mundur dari posisi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena ada keadaan yang tidak benar dengan lembaga tersebut. Menurut pengamat politik, Rocky Gerung, Yudi Latif mengambil langkah yang tepat dengan mengundurkan diri.

"Kalau orangnya mundur, ya berarti ada yang salah. Kalau mundur berarti sudah tidak butuhkan lagi itu BPIP. Ini kan yang mundur ketua, kepalanya," katanya usai menjadi pembicara dalam diskusi di Hotel Laras Asri Salatiga, Minggu (10/6).

Soal kebutuhan rakyat Indonesia akan BPIP, dia mengaku tidak bisa menjawab. "Ya kalau soal rakyat Indonesia butuh BPIP, itu perlu disurvei, sesuai keinginan atau tidak. Tapi dengan mundurnya Yudi, tentu kita ketahui ada yang tidak beres," tegasnya.

Sementara, calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengatakan Yudi Latif adalah seorang Pancasilais sejati. Soal mundurnya Yudi Latif dari BPIP, dia mengungkapkan, pasti ada faktor besar yang menjadi penyebabnya.

"Tentu tidak sesederhana tulisan beliau di Facebook waktu mengundurkan diri. Ini perlu didalami, dan Pak Yudi yang tahu pasti penyebabnya," ujarnya.

Meski mundur dari BPIP, mantan Menteri ESDM ini menambahkan, Yudi Latif tidak akan kekurangan peran dan sumbangsih untuk Indonesia. Sudirman menilai integritas Yudi tetap dibutuhkan untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu disampaikan Yudi Latif tepat setahun dirinya menjabat sebagai kepala BPIP.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," kata Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebooknya, Yudi Latif Dua seperti dikutip merdeka.com, Jumat (8/6).

Dalam tulisannya, Yudi Latif sedikit menyinggung anggaran di BPIP yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut Yudi, sejak dilantik pada 7 Juni 2017, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.

"Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," beber Yudi Latif.

Selain itu, kata dia, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab. Praktis kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

"Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri," kata dia.

Namun, Yudi Latif tak menjelaskan alasan pengundurannya tersebut. Dia hanya menyebut pengundurannya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi.