Suara PPP Hilang 1.508, Rekapitulasi KPU Sleman Tertunda

Rabu, 8 Mei 2019 23:32 Reporter : Purnomo Edi
Suara PPP Hilang 1.508, Rekapitulasi KPU Sleman Tertunda Rekapitulasi KPU Sleman. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan memantau langsung proses rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Sleman, Kamis (8/5). Rekapitulasi KPU Sleman ini dilakukan di Gedung Bappeda Kabupaten Sleman.

Hamdan hadir untuk melakukan pemantauan terhadap proses rekapitulasi KPU Sleman. Proses rekapitulasi di Kabupaten Sleman berjalan cukup alot.

Penyebab alotnya proses rekapitulasi di Kabupaten Sleman salah satunya karena munculnya protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sleman. Protes ini muncul karena PPP mengklaim 1.508 suara partai berlambang Kabah di Kabupaten Sleman ini hilang.

Hamdan membenarkan perihal adanya protes terkait hilangnya suara PPP di Sleman. Menurutnya keberatan dari PPP ini memang harus ditindaklanjuti oleh KPU Sleman. Hal ini sesuai mekanisme PKPU 4/2019 tentang rekapitulasi.

"Ada keberatan dari parpol di tingkat kabupaten, terhadap perolehan suara yang kabarnya atau diklaim bergeser. Kalau klaim keberatan parpol benar, maka KPU harus melakukan proses renvoi atau pembetulan dengan cara mencoret dan diganti dengan angka yang betul, diparaf oleh saksi peserta pemilu dan ketua KPU," ujar Hamdan di Bappeda Sleman, Rabu (8/5).

Hamdan menerangkan berdasarkan hasil diskusi, pihaknya menargetkan rampung pada Kamis (9/5). Hamdan menerangkan waktu perhitungan suara kabupaten seharusnya selesai pada Selasa (7/5)

Namun, lanjut Hamdan, ada surat dari KPU RI terkait proses rekapitulasi tersebut. Surat dari KPU RI itu berisi ketika kecamatan atau kabupaten belum selesai rekapitulasi, maka diberi tambahan waktu.

"Proses rekap di Sleman butuh waktu ekstra, ini diskusi dengan KPU Sleman insyaallah besok selesai, sebelum tanggal 10 Mei selesai. Dilanjutkan sampai selesai, sampai dua hari dari batas akhir rekap di tingkat provinsi 10 Mei. Semacam dispensasi, karena ternyata ada kabupaten yang mungkin kecamatan banyak, atau kecamatan yang TPS-nya banyak, sehingga ada permakluman penambahan hari," tutup Hamdan. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini