Strategi politik Ketum PPP Romahurmuziy

Merdeka.com - Wajah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy terpampang di baliho-baliho yang ada di beberapa Kota di Indonesia. Dia tampil dengan mengenakan peci putih dipadu dengan baju koko putih. Namanya terpampang jelas. Tertulis pula nama Gus Rommy. Tercantum pula tulisan bernada ajakan. 'Mari Bersatu Membangun Indonesia'.

Rommy ingin memperkenalkan diri. Diakuinya, tidak semua rakyat Indonesia mengetahui sosok dan figur ketua umum partai politik.

"Tentu figur itu kepada ketua umum karena dia adalah pimpinan partai. Untuk itulah PPP memilih berdasarkan harapan di DPP memunculkan di DPP, di banyak, daerah termasuk dengan yang paling praktik, pertama memasang baliho-baliho, bilboard untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui bahwa PPP satu kepemimpinan dan inilah pemimpinnya," ujar Rommy saat berbincang dengan merdeka.com akhir pekan lalu.

Spekulasi bermunculan. Rommy tidak sekadar ingin memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum PPP, tapi juga terkait bursa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Rommy menampik. Politik PPP tidak mengharap imbalan.

"Ketika kita memberikan dukungan bulan Juli 2017 itu tidak ada syarat kita harus diberi jatah cawapres. Kita sudah memberikan dukungan saja sebelum pak Jokowi sebagai calon presiden. Lho wong ketika memberi dukungan enggak ada syarat dipilih sebagai wakil presiden, lain halnya kalau kita belum dukung kita minta jadi cawapres, lain itu," tegasnya.

Rommy memaparkan strategi politik PPP jelang Pemilu 2019. Termasuk spekulasi bahwa dia mengincar posisi cawapres Jokowi. Berikut wawancara khusus jurnalis merdeka.com Angga Yudha Pratomo dengan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy:

Survei terakhir, LSI Denny JA memprediksi PPP tidak lolos ke parlemen. Pemilu sudah setahun lagi, apa langkah Anda sebagai ketua umum PPP?

Pertama, dari sejak survei itu dilakukan di Indonesia, PPP selalu diprediksikan sebagai partai yang tidak pernah lolos Parlementary Threshold. Karena sebenarnya ada kesalahan metode teknis yang jarang dikoreksi oleh lembaga-lembaga survei. Ini mudah dipahami karena mereka juga terikat biaya, waktu, di mana biasanya ada error pemilihan sampel. PPP itu partai islam. Maka semestinya ada normalisasi, ini karena bicara metodologi, terhadap jumlah sampel yang ada. Misalnya jumlah yang non muslim ada 13 persen, 87 persen muslim. Untuk partai-partai Islam ini harus dilakukan treatment. Sehingga kalau sampelnya melebihi 13 persen, itu harus diperlakukan dengan normalisasi dianggap sebagai 13 persen. Nah ini sayangnya tidak dilakukan. Sehingga pada umumnya partai-partai Islam apalagi PPP mendapatkan angka lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya.

Kedua, survei itu juga terlihat berbeda antara survei yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak terlalu resah dengan survei itu meskipun itu menjadi cambuk.Kalau berbicara konkret tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama kita bicara konsolidasi struktur dan itu Alhamdulillah sudah tuntas. Kita sudah melakukan pembentukan ranting dan latihan kepemimpinan dasar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk memastikan semua pimpinan partai adalah warga PPP yang mengetahui sejarah dan nilai tradisi yang ada di partai. Kedua, mereka yang mengetahui bagaimana cara mengelola negara, itu pertama.

Kedua, kami berusaha dengan segala ikhtiar. Ingin merajut kembali seluruh komponen dan kultural partai yang memang PPP ini dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren dan ulama, kita kembali. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya menyampaikan khotbah di salah satu pondok pesantren Al-Hamid di Jakarta Timu. Itu merupakan bagian dari safari pondok pesantren yang kita lakukan.

Ketiga, figur. Hari ini kami berusaha menerbitkan, memunculkan tokoh-tokoh nasional partai yang memang ukuran kapasitas sangat memadai tetapi belum banyak dikenal. Nah ini yang kita lakukan dengan ikhtiar, segenap daya yang mungkin agar figur itu dikenali dan di sisi lain figur-figur lokal itu terus kita cari untuk dijadikan calon-calon anggota legislatif. Kami menyakini figur-figur kami ini masih banyak karena Alhamdulillah dari pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif dari hari ke hari calonnya semakin berkualitas.

Untuk figur secara nasional, apakah termasuk Anda sendiri?

Antara lain. Karena kita memiliki banyak tokoh nasional tetapi tentu setiap partai politik adalah kontribusi dari 3 komponen ini. Komponen kultur, struktur dan figur. Struktur adalah infantri dari dewan pimpinan di tingkat bawah dan juga caleg-caleg. Kultur adalah faktor ideologis karena PPP adalah ideologis dan figur ini adalah tokoh nasional. Tentu figur itu kepada ketua umum karena dia adalah pimpinan partai. Untuk itulah PPP memilih berdasarkan harapan di DPP memunculkan di DPP di banyak daerah termasuk dengan yang paling praktik, pertama memasang baliho-baliho, bilboard untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui bahwa PPP satu kepemimpinan dan inilah pemimpinnya.

Kedua, memastikan agar masyarakat juga mengetahui PPP memiliki pemimpin yang sangat terbuka dengan pembaharuan dan sangat welcome dari orang yang ada di luar. Dari PPP, kita lihat hari ini kita buka 40 persen pencalonan dari kalangan profesional di luar PPP. Ketiga, untuk memberikan panduan kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan nasional ini banyak, antara lain ini.

Termasuk bergabung dengan partai koalisi pemerintah?

Kalau bergabung dengan pemerintah itu kan sudah lama. Kita sudah sejak 2014, kita adakan muktamar kita masuk ke dalam pemerintahan ini karena prinsip PPP didirikan untuk amar am'ruf nahimunkar. Kalau kita di DPR hanya bisa melakukan amar ma'ruf saja, membuat undang-undang, menyuruh ini, melarang ini. Tetapi nahimunkar-nya untuk melakukan tindakan hukum itu tidak bisa, nah penegakan hukum itu hanya bisa kalau kita berada di eksekutif, butuh tangan eksekutif untuk menggerakannya. sehingga kita bergabung dengan pemerintah.

Banyak tersebar baliho Anda, tujuannya selain menunjukkan tokoh nasionalis, adakah tujuan lainnya?

Tujuannya mengenalkan masyarakat kepada pemimpinnya karena party identity dari survei yang kita lakukan itu semua partai rendah karena mereka tidak terikat dengan partai politik. Kenapa? karena pemimpin jarang menyapa. Menyapanya seorang pemimpin kepada rakyat itu melalui dua jalan. Pertama melalui media elektronik, kedua melalui media konvensional. media konvensional ini antaranya bilboard. Jadi kalau di kemudian hari banyak muncul di media konvensional seperti bilboard itu adalah bagian dari menyapa dan mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Karena untuk bisa menyapa bagi seorang politisi apalagi ketua umum atau pemimpin nasional, untuk menyapa seluruh masyarakat secara langsung itu tidak mungkin. Makanya harus ada proxy yang mewakili, cara mewakilinya seperti itu.

Ada yang mengaitkan kalau Anda menjadi cawapres seperti yang dilakukan Cak Imin. Apa benar Bapak mengincar kursi cawapres?

Saya malah tidak mengincar cawapres. PPP tidak pernah dalam posisi cawapres atau presiden sekalipun pada 2019 ini. Karena untuk presiden kita sudah memantapkan diri mengusung kembali Pak Jokowi. Sedangkan untuk cawapres kita telah sepakati di dalam PDIP dan PPP sepekan lalu setelah Pilkada 27 Juni. Yang kita lakukan dalam hal ini yang tadi tiga komponen penyumbang suara partai, meningkatkan elektoral PPP itu ada komponen kultural, struktural, dan figur. Nah kultur, struktur dan figur ini yang kita sama-sama naikkan. Struktur itu kita naikkan dengan cari caleg-caleg berkualitas. Figur kita tonjolkan pimpinan nasional kita. Kemudian kultur kita kembalikan ke pondok-pondok pesantren yang melahirkan kita. Jadi ini yang sebenarnya kita sama-sama naikkan termasuk kita naikkan nasionalisasi figur yang dipunyai PPP karena ketika tahun 2004 dan 1999 ini berada di posisi 3 besar di nasional, kita memiliki figur nasional yang sangat kuat yaitu Pak Hamzah Haz, dan inilah yang kita coba dinaikkan oleh rekan-rekan di PPP. Tentu tugas saya sebagai ketua umum.

Berapa anggaran yang disiapkan untuk baliho itu?

Besar. Gitu saja. Ya itu hampir di seluruh Indonesia.

Sampai angka miliaran?

Sudah pasti karena tidak mungkin memasang bilboard itu hitungannya ratusan atu puluhan juta, pasti miliran bahkan puluhan miliar.

Kalau nanti dalam pemilihan cawapres Pak Jokowi tidak memilih calon dari PPP, Apakah tetap mendukung atau akan bubar koalisinya?

Loh, ketika kita memberikan dukungan bulan Juli 2017 itu tidak ada syarat kita harus diberi jatah cawapres, artinya pertanyaannya menjadi tidak perlu. Kita sudah memberikan dukungan saja sebelum pak Jokowi sebagai calon presiden, kalau enggak dipilih sebagai wakil presiden, PPP cabut, enggak. Lho wong ketika memberi dukungan enggak ada syarat dipilih sebagai wakil presiden, lain halnya kalau kita belum dukung kita minta jadi cawapres, lain itu.

Kita cuma butuh penegasan saja, politik kan dinamis dan mengambang.

Ya itu selain PPP, kalau politiknya PPP itu sangat santun, jujur, sangat tulus. Iya, iya. Tidak, tidak, gitu.