Sohibul Iman pastikan PKS ogah ikuti jejak PAN gabung ke pemerintah
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tidak akan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih merapat dan bergabung dengan pemerintah. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, setiap partai memiliki kebijakan masing-masing.
"Partai punya kebijakan masing-masing. Kami tidak akan mengikuti partai manapun. Kami mengikuti kebijakan partai kami sendiri," kata Sohibul di Istana usai bertemu Jokowi, Jakarta, Senin (21/12).
Sohibul menambahkan, pada prinsipnya PKS mendukung program-program pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap baik. Tetapi bila ada program yang dirasa kurang baik, partainya tak segan-segan untuk melayangkan kritikannya.
"Kan sudah disebutkan. Prinsip dasar di KMP, kami PKS tetap di KMP, saya selalu mengatakan PKS adalah oposisi loyal. Kami tidak berada di pemerintah tapi kami loyal pada kepentingan bangsa dan negara dan KMP pun mengatakan demikian, bahwa kami dengan pemerintah ini adalah komplementer," jelas Sohibul.
"Pemerintah jalankanlah fungsi eksekutifnya, kemudian kami kebetulan ada di legislatif, ya kami menjadi pengontrol pengawas. Jadi kalau dikatakan apakah kami mendukung pemerintah jelas ketika pemerintah punya program yang bagus dan sebagainya kami dukung. Tapi ketika tidak baik ya kami kritik dan kami tidak berada di dalam pemerintah," tambahnya.
Presiden Jokowi, lanjut Sohibul, mengapresiasi sikap politik partainya yang memilih tetap menjadi partai oposisi. Dengan begitu, kata dia, antara pemerintah dan partai oposisi dapat saling melengkapi demi kepentingan bangsa dan negara.
Sohibul menambahkan, sebagian program pemerintah memang dianggap sudah bagus. Tetapi tak dipungkiri pula, sebagian program pemerintah lainnya masih dirasa kurang optimal.
"Saya katakan ada beberapa positif, ada yang tidak. Tadi saya sampaikan misalnya masalah kekurangan pajak. Beliau juga tadi mengakui, masalah pajak ini shortfallnya kurang lebih Rp 195 triliun. Ini saya sampaikan sebetulnya dalam konteks pemerintah harusnya sedikit melakukan evaluasi kenapa bisa terjadi shortfall seperti itu," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaCara Anies Kembalikan Independensi KPK Jika Menang Pilpres 2024
"Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK," kata Anies.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua
PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaReaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan
AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya