Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, hampir semua partai di Parlemen Senayan tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung. Saat ini revisi UU Pilkada tengah berproses di DPR.

"Saya kira di DPR hampir semuanya menyatakan belum ada pikiran buat mereka untuk mengembalikan ke DPRD. Dan bagi kami sekali lagi sebagai representasi dari kekuatan politik yang ingin menunjukkan kedaulatan rakyat harus kembali pada rakyat," kata Ace dalam diskusi politik bertemakan 'Ancaman Pilkada Tidak Langsung, Amandemen Konstitusi, dan Kembalinya Oligarki' di Hotel Ibis, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Ace menilai, demokrasi Indonesia saat ini sudah pada track yang benar. Karenanya, ada pun hal yang masih kurang seharusnya dapat dievaluasi diperbaiki.

"Saya kira bukan berarti kemudian kita mengorbankan semangat prinsip kedaulatan, maka jalan terbaik adalah bagaimana kita menciptakan agar ekses yang dinilai bermasalah dicarikan jalan keluarnya," jelas Ace.

Ace menyatakan, sikap Golkar dalam Pilkada jelas tertuan dalam pidato Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, dalam pembukaan Munas Golkar 2020, bahwa proses rekrutmen kepala daerah untuk Pilkada ditentukan lewat kapasitas kader dan bukan besarnya biaya politik perseorangan yang menyokong dana kampanye dan biaya lainnya atau karib disebut mahar.

"Partai Golkar dalam Pilkada 2020 itu akan meniadakan mahar politik. Itu beliau (Airlangga) katakan beberapa kali dan berulang kali," tutup Ace.