Soal 'People Power' Amien Rais, Sandiaga Bilang Demokrasi Pestanya Rakyat

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengajak seluruh masyarakat mendoakan pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April nanti agar terlaksana secara jujur, tanpa ada kecurangan. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Al Itqon, Jakarta Barat.

Saat disinggung adanya ancang-ancang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melapor ke interpol dan PBB, Sandi enggan berkomentar. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu optimis perubahan akan terwujud jika aspirasi rakyat didengar.

"Kita berdoa bersama-sama agar pemilu ini jujur, adil, dan saya yakin kalau kita dengarkan aspirasi rakyat, kita menampung keinginan rakyat untuk perubahan, insya Allah," ujar Sandi, Rabu (3/4).

Dia menambahkan, pemilu serentak adalah bagian demokrasi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara gembira tanpa ada kecurangan. Pun saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang mengatakan akan menggunakan kekuatan masyarakat, people power terhadap hasil pemilu jika terjadi kecurangan.

Dia juga menegaskan bersama Prabowo dan pendukungnya bakal menjaga situasi pemilu kali ini agar selalu kondusif.

"Ya sebetulnya kalau kita lihat pesta demokrasi itu kan pestanya rakyat, pestanya people, dan people mendorong bahwa pemilu ini harapannya adalah satu, perubahan ekonomi yang lebih baik, sejahtera, itu yang kami dorong. Dan Prabowo-Sandi bersama-sama dengan masyarakat akan menciptakan situasi yang sangat kondusif. Ini damai damai saja, riang gembira yah," tukasnya.

Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika terdapat kecurangan pada pemilu kali ini.

"Mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor Interpol, tergantung bagian hukum. Kami mau lapor ke international court of justice, human rights, kami lapor ke Geneva, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak," kata Hashim saat ditemui di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (1/4).

"Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik kami laporkan ke semua pihak. PBB, UNSC, court of human rights dan sebagainya. Semua pihak yang sah," sambungnya.

Hashim menambahkan, BPN tak akan mentolerir jika terjadi kecurangan. Apalagi, saat ini pihaknya menyoroti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah. Menurutnya wajar, bila rakyat marah jika hasil pemilu berasal dari kecurangan.