Merdeka.com - Defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 11,3 triliun rupanya buat pusing Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 4,9 triliun, tapi ternyata masih kurang.

Jokowi pun menilai, harusnya persoalan defisit BPJS tak perlu diselesaikan sampai tingkat presiden, cukup Dirut dan Menteri Kesehatan. Pernyataan itu disoroti oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, BPJS Kesehatan adalah program strategis nasional yang oleh Jokowi disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Apalagi, di awal kemunculannya dulu, kartu KIS ini dijadikan sebagai kampanye, bekal mendulang simpati dari rakyat.

"Hari ini saya mengingatkan pak Jokowi jika BPJS Kesehatan sedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalau Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (18/10).

Karena itu, Fahri mengingatkan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan sekarang ini, bukan permasalahan remeh, tetapi masalah strategis. Maka dari itu, jangan dilempar begitu saja kepada Direktur BPJS Kesehatan dan Kemenkes, karena mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini.

"Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu operasionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Dan, di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Bahkan, saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77 persen (201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini," katanya mengingatkan.

Di satu sisi, Fahri menyinggung pengeluaran uang pemerintah untuk infrastruktur. Dia mempertanyakan, kenapa pemerintah merasa keberatan menanggung biaya rumah sakit yang hanya Rp 10 triliunan itu.

"Kalau selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa defisit BPJS Kesehatan yang hanya Rp 10 triliun saja tidak sanggup."

"Mereka sudah hitung kok. Apalagi jika program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan, itu akan lebih riil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Karena kesejahteraan rakyat adalah permasalahan riil saat ini," pungkas Fahri Hamzah.

Dalam persoalan ini, Jokowi telah menegur Dirut BPJS Fahmi Idris yang menurutnya tak mampu menyelesaikan persoalan yang sama selama tiga tahun berjalan. Presiden menilai, jika manajerial BPJS Kesehatan baik, maka persoalan defisit anggaran bisa diselesaikan dengan baik.

Jokowi menyadari, tidak gampang mengurus ribuan rumah sakit di Tanah Air. Namun, jika BPJS Kesehatan memiliki manajemen internal yang baik maka tidak akan terjadi defisit keuangan.

"Masa setiap tahun harus dicari solusi mestinya rampung di Menkes, Dirut BPJS. Urusan rumah sakit sampai presiden. Kalau taun depan diulang kebangeten," kata Jokowi tampak kesal.

Defisit anggaran BPJS Kesehatan pada tahun ini diperkirakan mencapai total Rp 11,2 triliun. Sementara pada tahun lalu, total defisit adalah Rp 9,75 triliun.