Merdeka.com - Defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 11,3 triliun rupanya buat pusing Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 4,9 triliun, tapi ternyata masih kurang.
Jokowi pun menilai, harusnya persoalan defisit BPJS tak perlu diselesaikan sampai tingkat presiden, cukup Dirut dan Menteri Kesehatan. Pernyataan itu disoroti oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, BPJS Kesehatan adalah program strategis nasional yang oleh Jokowi disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Apalagi, di awal kemunculannya dulu, kartu KIS ini dijadikan sebagai kampanye, bekal mendulang simpati dari rakyat.
"Hari ini saya mengingatkan pak Jokowi jika BPJS Kesehatan sedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalau Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (18/10).
Karena itu, Fahri mengingatkan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan sekarang ini, bukan permasalahan remeh, tetapi masalah strategis. Maka dari itu, jangan dilempar begitu saja kepada Direktur BPJS Kesehatan dan Kemenkes, karena mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini.
"Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu operasionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Dan, di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Bahkan, saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77 persen (201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini," katanya mengingatkan.
Di satu sisi, Fahri menyinggung pengeluaran uang pemerintah untuk infrastruktur. Dia mempertanyakan, kenapa pemerintah merasa keberatan menanggung biaya rumah sakit yang hanya Rp 10 triliunan itu.
"Kalau selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa defisit BPJS Kesehatan yang hanya Rp 10 triliun saja tidak sanggup."
"Mereka sudah hitung kok. Apalagi jika program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan, itu akan lebih riil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Karena kesejahteraan rakyat adalah permasalahan riil saat ini," pungkas Fahri Hamzah.
Dalam persoalan ini, Jokowi telah menegur Dirut BPJS Fahmi Idris yang menurutnya tak mampu menyelesaikan persoalan yang sama selama tiga tahun berjalan. Presiden menilai, jika manajerial BPJS Kesehatan baik, maka persoalan defisit anggaran bisa diselesaikan dengan baik.
Jokowi menyadari, tidak gampang mengurus ribuan rumah sakit di Tanah Air. Namun, jika BPJS Kesehatan memiliki manajemen internal yang baik maka tidak akan terjadi defisit keuangan.
"Masa setiap tahun harus dicari solusi mestinya rampung di Menkes, Dirut BPJS. Urusan rumah sakit sampai presiden. Kalau taun depan diulang kebangeten," kata Jokowi tampak kesal.
Defisit anggaran BPJS Kesehatan pada tahun ini diperkirakan mencapai total Rp 11,2 triliun. Sementara pada tahun lalu, total defisit adalah Rp 9,75 triliun. [rnd]
Baca juga:
Jokowi: Pembayaran utang RS sampai ke Presiden, mestinya rampung di Menkes
Jokowi ngaku sering marahi dirut BPJS Kesehatan soal defisit anggaran
BPJS Kesehatan minta payung hukum libatkan pemda tutup defisit keuangan
Tutup defisit, BPJS-Kesehatan minta kucuran dana dari APBN
Timses Jokowi-Ma'ruf berencana sempurnakan BPJS menjadi BPJS Plus One
8 Parpol Parlemen Ambil Langkah Hukum jika MK Putuskan Sistem Pemilu Coblos Partai
Sekitar 4 Jam yang laluPDIP Ungkap Golkar, PAN, PKB dan Perindo Prioritas untuk Diajak Koalisi
Sekitar 4 Jam yang laluPPP Usulkan 2 Nama Cawapres Ganjar ke PDIP, Salah Satunya Sandiaga?
Sekitar 5 Jam yang laluJawab Panglima TNI, Mahfud Beri Tips Jaga Netralitas saat Kawal Pejabat Maju Pemilu
Sekitar 5 Jam yang laluKPU Godok Aturan Sumbangan Dana Kampanye dalam Bentuk Uang Elektronik
Sekitar 6 Jam yang laluDi Depan Pemred Media, Jokowi Akui Cawe-Cawe untuk Kepentingan Negara
Sekitar 6 Jam yang laluSandiaga Bakal Bertemu PKS Besok: Masih Dalam Penjajakan
Sekitar 8 Jam yang laluPKB Soroti Motif Denny Indrayana Bocorkan Informasi Sistem Pemilu Coblos Partai
Sekitar 8 Jam yang laluSandiaga Uno Ada di 'Persimpangan', Bingung Pilih PKS atau PPP
Sekitar 8 Jam yang laluTeka Teki 10 Cawapres untuk Ganjar Pranowo
Sekitar 8 Jam yang laluPDIP Balas Kekhawatiran SBY soal 'Chaos' Politik: Pemimpin Tidak Perlu Menakut-nakuti
Sekitar 8 Jam yang laluPDIP Minta Denny Indrayana Tanggung Jawab Ungkap Sumber Info soal Sistem Pemilu
Sekitar 9 Jam yang laluPanglima Yudo Tanya soal Pengamanan Kepala Daerah Maju Pemilu Lagi, Ini Kata Mahfud
Sekitar 9 Jam yang laluMahfud MD Jawab Tudingan Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Hukum
Sekitar 7 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 9 Jam yang laluKompolnas soal Ancaman Pidana Penyebar Video WNA Nakal: Itu Ajak Warga Jaga Kantibmas
Sekitar 11 Jam yang laluVIDEO: Kapolda Pastikan Mario Dandy Tersangka Pencabulan AG, Hukuman Makin Berat
Sekitar 14 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 9 Jam yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 1 Hari yang laluVaksin Influenza pada Ibu Hamil Bisa Berikan Kekebalan Tubuh pada Janin
Sekitar 4 Hari yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami