Soal Capres 2024, Sekjen PDIP Ingatkan Kader Tidak Buat Gerakan Tambahan

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan para kader untuk mematuhi keputusan yang telah disepakati pada saat Kongres V PDIP.

Adapun, salah satu poin berkenaan dengan calon presiden dan calon wakil yang diusung oleh PDI Perjuangan menjadi kewenangan dari Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP.

"Terkait dengan capres-cawapres kongres telah memberikan mandat kepada ibu ketua umum sehingga seluruh anggota dan kader partai tidak boleh membuat suatu gerakan, gerakan tambahan," kata dia saat memberikan pengarahan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jaksel, Minggu (30/10).

Hasto menerangkan, Kader PDI Perjuangan harus memahami bahwa terkait Pilpers 2024 ada tahapan dan mekanismenya. "Jadi kita ikuti tahapan-tahapan tersebut dengan penuh kedisiplinan," ujar dia.

Hasto mengatakan, kader partai diminta terus melakukan konsolidasi untuk membantu perekonomian rakyat agar secepatnya bisa pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19.

"Itu yang kita lakukan dan konsolidasi harus kita lakukan terus-menerus sehingga ketika perintah dari ibu ketua umum itu nanti turun seluruh jajaran partai sudah siap bergerak menangkan calon presiden, calon wakil presiden yang ditetapkan oleh ketua umum kita," terang dia.

Sanksi FX Rudy dan Ganjar

PDI Perjuangan memberikan sanksi berat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Sanksi ini buntut pernyataan dukungan FX Rudy terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, Rudy telah melanggar keputusan Kongres V PDIP karena telah bicara calon presiden dan calon wakil. Pada Kongres tahun 2019 itu, telah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegang penuh kewenangan terkait calon presiden dan calon wakil presiden.

"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," tegas Komarudin saat konferensi pers usai klarifikasi FX Rudy.

Komarudin mengatakan, sebagai kader senior PDIP, Rudy harus menerima sanksi yang berat karena melanggar Kongres. Maka itu dijatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir.

"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," ujarnya.

Selain Rudy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga mendapatkan sanksi. Namun, hanya sanksi teguran lisan.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan alasan perbedaan sanksi terhadap Rudy dan Ganjar. Dia menyebut, Ganjar tidak mendeklarasikan diri sebagai Capres. Ganjar hanya menjawab pertanyaan wartawan.

Jawaban Ganjar dinilai merupakan suatu hal yang wajar. Partai menyiapkan kadernya agar siap dicalonkan di tingkatan manapun. Sehingga Ganjar tidak melakukan pelanggaran keras.

Sanksi Dewan Kolonel

PDI Perjuangan juga memberikan sanksi kepada Dewan Kolonel. Dewan Kolonel diusulkan politikus PDIP Johan Budi Sapto Pribowo untuk mendukung pencapresan Puan Maharani. Kelompok ini berisi anggota fraksi PDIP dari Komisi I hingga XI.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partainya. Menurut dia, semua kader PDIP harus mengikuti disiplin partai.

"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grasa grusu, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (23/10).

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com.