Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sidang perdana Mahkamah Partai Golkar, kubu Ical absen

Sidang perdana Mahkamah Partai Golkar, kubu Ical absen Sidang Mahkamah Partai Golkar. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sidang Mahkamah Partai Golkar penyelesaian dualisme kepemimpinan tidak dihadiri oleh kubu termohon, pengurus partai versi Musyawarah Nasional IX Bali Aburizal Bakrie. Meski kubu termohon tidak hadir, sidang yang diselenggarakan di kantor DPP Golkar tetap berlangsung.

Dari pantauan merdeka.com, Rabu (11/2) sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Partai yang juga DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM Muladi dimulai dengan mendengarkan pembacaan surat pemohon versi Golkar hasil Munas IX Ancol, Jakarta. Sidang dibuka secara resmi oleh Muladi pada pukul 11.20 WIB.

Sementara itu, dari perwakilan pemohon, seluruh pimpinan Golkar versi Munas IX Ancol, Jakarta tampak hadir Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, beserta wakil ketua umumnya, Yorrys Raweyai, Agus Gumiwang dan Priyo Budi Santoso.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan jika perselisihan antara Kubu Partai Golkar Agung Laksono dan Kubu Partai Golkar Aburizal Bakrie merupakan masalah internal. Hal tersebut harus diselesaikan lewat Mahkamah Partai.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Siapkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Bobby Nasution di Sumut, dan Khofifah Cagub Jatim
Golkar Siapkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Bobby Nasution di Sumut, dan Khofifah Cagub Jatim

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Jagoan Golkar untuk Pilkada DKI 2024: Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Hingga Erwin Aksa
Jagoan Golkar untuk Pilkada DKI 2024: Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Hingga Erwin Aksa

Penunjukan tersebut setalah Golkar mengumpulkan 1.064 kadernya.

Baca Selengkapnya
Luhut di Depan Airlangga  dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!

Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Harap Koalisi Perubahan Tetap Solid di Pilkada DKI Jakarta, PKB Masih Godok Nama untuk Pilkada Jatim
Cak Imin Harap Koalisi Perubahan Tetap Solid di Pilkada DKI Jakarta, PKB Masih Godok Nama untuk Pilkada Jatim

Cak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui sosok yang mendaftar untuk Pilkada DKI Jakarta ke partai politik Koalisi Perubahan yaitu PKB, PKS atau NasDem.

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Idrus Marham: Jokowi dan Golkar Suasana Kebatinannya Dekat
Idrus Marham: Jokowi dan Golkar Suasana Kebatinannya Dekat

Dia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!
Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin mengaku bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya