Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov tersangka, Golkar tegaskan tetap dukung Jokowi Capres 2019

Setnov tersangka, Golkar tegaskan tetap dukung Jokowi Capres 2019 Idrus Marham di DPP Golkar. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Meski demikian, Partai Golkar tidak akan mengubah haluan politiknya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Politik Partai Golkar kami menyampaikan apapun yang terjadi, posisi Partai Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan dalam keputusan Rapimnas Golkar mendukung Jokowi sebagai Capres 2019," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat konferensi pers di kediaman Setya Novanto, Jalan Wijaya 13 Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (17/7).

Idrus menekankan, Partai Golkar sejauh ini belum melakukan langkah-langkah lebih jauh. Sebab, Partai Golkar saat ini sedang menunggu surat keputusan resmi dari KPK soal Setya Novanto tersangka.

"Kita akan pelajari, pertimbangkan hukum, dan bisa jadi ada langkah-langkah, kita akan mempelajari dulu," jelas Idrus.

Menurut Idrus, Partai Golkar tak akan terpengaruh dengan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP oleh KPK. Dia menegaskan, Partai Golkar memiliki sistem yang kuat dan kolektif kolegial.

"Kebesaran Partai Golkar ada sistem yang efektif, penetapan Setya Novanto tak mempengaruhi kinerja Partai Golkar secara kolektif," tegasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Agus menambahkan penetapan SN sebagai tersangka setelah KPK mengantongi dua alat bukti.

"Karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadan (KTP-e)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya
Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketua Partai
Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketua Partai

Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi
Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya