Merdeka.com - Sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) kerap berbeda dengan apa yang dilakukan dengan partai pemerintah lainnya seperti PDIP, NasDem, Hanura, Golkar, PKB dan PPP. Misalnya saja, soal revisi UU Pemilu, Perppu pembubaran ormas dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kemarin.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan, partainya tak bisa dibilang beda sikap dengan partai pemerintah dalam revisi UU Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR. Partai pemerintah ingin presidential threshold senilai 20 persen, tapi PAN malah ingin dihapuskan.

"Mengenai UU Pemilu kan kita sudah bersikap, bahwa untuk beberapa hal kita pada prinsipnya kita koperatif. Tapi ada beberapa hal penting, kita minta diperhatikan. Intinya, bagi kami kalau dipermasalahkan PT 20 persen pada prinsipnya PAN terbuka untuk melakukan pembicaraan, jadi bukan kita beda pendapat dengan partai koalisi, tidak," kata Eddy saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/7).

Kemudian, terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, Eddy menegaskan, wajar saja jika PAN berbeda dengan pemerintah. Sebab, pemerintah kan harusnya netral, tidak ikut campur dalam hal Pilkada.

"Kalau Pilkada DKI kita beda dengan pemerintah, di Pilkada kan pemerintah memang tidak boleh memihak, kalau berbeda dengan partai pendukung pemerintah, mungkin tapi tidak dengan pemerintah," kata Eddy.

Sementara soal Perppu pembubaran Ormas, Eddy menekankan, sebagai partai pemerintah, sudah semestinya menjaga wibawa Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Perppu memang harusnya dikeluarkan dalam kondisi darurat. Bahkan saat ditanya PAN tidak dimintai pertimbangan soal Perppu, Eddy mengaku baru pulang dari luar negeri.

"Saya terus terang hampir tiga minggu setelah Lebaran, keluar negeri berlibur dengan keluarga, jadi tidak update. Tetapi intinya, kembali lagi PAN meski partai pendukung, tapi kalau ada kurang akurat, kurang pas, kita harus menyatakan, karena tujuan kita sebagai partai pemerintah ingin jaga posisi pemerintah, jaga wibawa presiden," tutup Eddy.

Diberitakan sebelumnya, Sekjena PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

Oleh karena itu, Hasto menegaskan, partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun. Kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya terhadap pemerintahan maupun di luar pemerintahan akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas," tegasnya.

Soal kemungkinan kader PAN dirombak karena kerap beda sikap, Hasto menyebut urusan itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Hanya saja, Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan dukungan kabinet yang solid dan profesional.

"Tentu saja presiden memerlukan dukungan kabinet yang solid, memerlukan dukungan kabinet yang betul betul profesional, dan memerlukan komitmen parpol yang sudah menyatakan dukungannya pada pemerintah, sikap inilah yang dipengang pak Jokowi," pungkasnya.