Merdeka.com - Setiap kali menghadapi Pemilihan Presiden, berbagai isu lama kembali diembuskan oleh para politisi. Isu-isu seperti kemiskinan dan lapangan pekerjaan sudah menjadi langganan untuk menyerang capres petahana.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyinggung angka kemiskinan yang terus meningkat pada pemerintahan Jokowi-JK. Tak pelak, pernyataan SBY tersebut membuat geram pihak Istana. Berikut ulasannya:

SBY sebut 100 juta warga Indonesia miskin

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai capres 2019. SBY berpesan orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.

Sebab, menurutnya saat ini kemiskinan mencapai sekitar 100 juta orang. Angka tersebut sangat tinggi dan harus segela diselesaikan. Selain itu, Presiden RI ke 6 itu juga mengaku sering mendengar keluhan rakyat di daerah. Menurut SBY, rakyat mengalami kesulitan mendapat pekerjaan, pendapatannya pas-pasan, daya beli rendah karena harga-harga barang naik.

"Kepemimpinan yang akan datang mestinya pemimpin yang mampu dan mau mengatasi masalah rakyat itu," katanya di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7).

SBY diminta tak berasumsi soal data angka kemiskinan

Mensesneg Pratikno merespons terkait pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta kepada SBY agar tidak berasumsi terkait angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta melihat data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi. Lihat aja data statistik," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

JK minta SBY lihat data BPS

Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal 100 juta orang miskin di Indonesia. JK meminta SBY melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah teruji keabsahannya.

"Itu datanya BPS tentu valid," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

Dia menjelaskan, data tersebut sudah diakui secara internasional. Namun, JK menjelaskan, data bisa saja berubah jika alat ukur apa yang digunakan dalam mencari angka kemiskinan berbeda.