Selain Partai Idaman, PBB juga laporkan KPU ke Bawaslu

Senin, 23 Oktober 2017 20:31 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Selain Partai Idaman, PBB juga laporkan KPU ke Bawaslu Bawaslu periode 2017-2022. ©2017 merdeka.com/rizky erzi andwika

Merdeka.com - badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan terus menerima aduan Partai Politik yang tak lolos pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga kini, ada 13 Parpol yang dinyatakan tak lolos pendaftaran untuk melanjutkan ke tahap penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagai syarat peserta pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Abhan, mengaku, siang tadi ada dua Parpol yang tak lolos pendaftaran mengadu, yakni Partai Idaman dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pihak Bawaslu pun terbuka menerima laporan tersebut.

"Prinsip kami adalah kami akan menerima laporan atau aduan dari partai-partai yang kemarin yang dinyatakan tidak diberikan tanda terima oleh KPU," katanya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10).

Abhan menjelaskan, Parpol memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU. Walau KPU belum mengeluarkan surat keputusan resmi partai tersebut lolos atau tidak untuk ikut Pemilu 2019, Bawaslu tetap menerima aduan dengan keluhan terkait lainnya.

"Prinsip kami kan gini bahwa ketika dipandang oleh mereka ada pelanggaran dalam KPU, dalam proses tahapan pendaftaran ini mereka punya hak untuk melaporkan kepada Bawaslu 7 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya (pelanggaran). Jadi dalam minggu ini mereka ada waktu untuk menyampaikan kepada Bawaslu," paparnya.

Lebih lanjut, Bawaslu juga terbuka menerima Parpol yang mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sebab, banyak partai politik merasa dipersulit dengan adanya prosedur tersebut.

"Kalau pantauan kami memang ada persoalan misalnya di Sipol ada yang down ada maintenance ini kan artinya waktu yang mereka peroleh terbuang, apakah perpanjangan waktu 1 kali 24 jam itu termasuk bisa mengambil itu atau tidak. Ternyata ada juga 13 yang tidak bisa, tinggal kami nanti melihat aduan dari dalil mereka seperti apa," ujarnya.

"Kalau kami dengan Sipol, sudah jelas kami bukan anti Sipol, tapi Sipol jangan dijadikan satu satunya pintu pendaftaran. Ketika ada persoalan harus ada emergency nya, ternyata di KPU bisa memberikan exit emergency ketika diperpanjang 1 kali 24 jam ya begitu," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berlaku adil terhadap partainya dalam proses pendaftaran partai politik. Ini disampaikan oleh Rhoma saat mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai partainya dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2019.

"Pemilu itu harus jujur dan adil. Jadi perlakukanlah kami secara adil," kata Rhoma seperti dilansir Antara, Senin (23/10.

Rhoma mengatakan Partai Idaman beberapa kali kesulitan dalam mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Padahal, dia mengklaim Sipol sering mengalami kendala teknis sehingga partainya mengalami kesulitan. Namun hal ini tidak ditoleransi oleh KPU.

Di sisi lain, kata dia, setelah Sipol dibuka KPU kepada publik, dapat dilihat ada beberapa partai yang mengosongkan formulir Sipol namun tetap dianggap lengkap oleh KPU.

Berikut 13 partai politik yang dinyatakan tak lolos verifikasi peserta pemilu 2019;

1. Partai Indonesia kerja (Pika).

2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

3. Partai Bhinneka Indonesia (PBI).

4. Partai Bulan Bintang (PBB).

5. Partai Partai Islam Damai Aman (Idaman).

6. PNI Marhaenisme.

7. Partai Pemersatu Bangsa (PPB).

8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

9. Partai Rakyat.

10. Partai Reformasi.

11. Partai Republik Nusantara (Republikan).

12. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

13. Partai Republik. [rzk]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini