Merdeka > News

Sekjen PPP: Kabar yang Saya Dengar, Jokowi Tidak Menandatangani UU KPK

Kamis, 17 Oktober 2019 15:48 Reporter : Merdeka
Sekjen PPP: Kabar yang Saya Dengar, Jokowi Tidak Menandatangani UU KPK Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla Jenguk Wiranto. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mengaku mendengar kabar Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU KPK baru. UU KPK baru telah disahkan dalam sidang paripurna DPR 17 September 2019. Terhitung 30 hari setelah disidangkan, maka hari ini UU KPK baru itu mulai diterapkan.

"Ini soal UU KPK, kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengonfirmasikan kepada Pak Plh Menkum HAM, bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU tersebut," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10/2019).

Mantan panja Revisi UU KPK menjelaskan KPK akan bekerja dengan UU baru. KPK, menurutnya, tetap bisa melakukan penyadapan dan OTT meski dewan pengawas belum terbentuk.

"Jadi per hari ini belum ada Dewas, KPK boleh melakukan penyadapan, berdasarkan ketentuan dan SOP yang berlaku di internal KPK. Setelah nyadap ditemukan dan OTT, diperbolehkan saja," kata Arsul.

Sekjen PPP itu menyatakan informasi yang menyebut KPK tidak bisa menyadap karena belum adanya dewan pengawas adalah informasi sesat. Dalam pasal 69 D UU KPK disebutkan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

"Dalam Pasal 69 D UU perubahan kedua UU KPK, secara tegas telah menyatakan bahwa dalam hal Dewas belum dibentuk, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang sudah ada itu dilaksanakan bedasarkan ketentuan yang berlaku sebelum UU ini diberlakukan," jelasnya.

Reporter: Delvira Hutarabat [ray]

Baca juga:
Gerindra soal UU KPK Mulai Berlaku: Sekarang Semua 'Bola' Ada di Pemerintah
UU Baru Berlaku, Ketua KPK Pastikan OTT Tetap Berjalan
Pimpinan KPK: Selamat Datang Undang-Undang Baru
Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK
DPR Sebut Aturan Penyadapan KPK Harus Izin Dewan Pengawas Berlaku Desember

DPR Sebut Aturan Penyadapan KPK Harus Izin Dewan Pengawas Berlaku Desember
DPR Sebut Aturan Penyadapan KPK Harus Izin Dewan Pengawas Berlaku Desember
Mahfud MD: Jokowi Dihadapkan Pilihan Dilematis Soal Perppu KPK
Mahfud MD: Jokowi Dihadapkan Pilihan Dilematis Soal Perppu KPK
UU KPK Berlaku Besok, DPR Sebut Izin Penyadapan Masih Lewat Komisioner
UU KPK Berlaku Besok, DPR Sebut Izin Penyadapan Masih Lewat Komisioner
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. UU KPK
  3. Revisi UU KPK
  4. Presiden Jokowi
  5. KPK
  6. DPR
  7. Jokowi
  8. Jakarta
  9. Joko Widodo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Aturan Baru, Kapasitas Penumpang KRL Naik Menjadi 80 Persen
image

Catat, Begini SOP Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut di Jakarta
image

Pelonggaran Aturan PPLN, Satgas: Tak Ada Kewajiban PCR 2X24 Jam dari Negara Asal
image

Bahaya Limbah Rokok Bagi Lingkungan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi