Sekjen PPP: Kabar yang Saya Dengar, Jokowi Tidak Menandatangani UU KPK
![Sekjen PPP: Kabar yang Saya Dengar, Jokowi Tidak Menandatangani UU KPK](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2019/10/17/1118339/540x270/sekjen-ppp-kabar-yang-saya-dengar-jokowi-tidak-menandatangani-uu-kpk.jpg)
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mengaku mendengar kabar Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU KPK baru. UU KPK baru telah disahkan dalam sidang paripurna DPR 17 September 2019. Terhitung 30 hari setelah disidangkan, maka hari ini UU KPK baru itu mulai diterapkan.
"Ini soal UU KPK, kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengonfirmasikan kepada Pak Plh Menkum HAM, bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU tersebut," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10/2019).
Mantan panja Revisi UU KPK menjelaskan KPK akan bekerja dengan UU baru. KPK, menurutnya, tetap bisa melakukan penyadapan dan OTT meski dewan pengawas belum terbentuk.
"Jadi per hari ini belum ada Dewas, KPK boleh melakukan penyadapan, berdasarkan ketentuan dan SOP yang berlaku di internal KPK. Setelah nyadap ditemukan dan OTT, diperbolehkan saja," kata Arsul.
Sekjen PPP itu menyatakan informasi yang menyebut KPK tidak bisa menyadap karena belum adanya dewan pengawas adalah informasi sesat. Dalam pasal 69 D UU KPK disebutkan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.
"Dalam Pasal 69 D UU perubahan kedua UU KPK, secara tegas telah menyatakan bahwa dalam hal Dewas belum dibentuk, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang sudah ada itu dilaksanakan bedasarkan ketentuan yang berlaku sebelum UU ini diberlakukan," jelasnya.
Reporter: Delvira Hutarabat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Jokowi Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU: Pemerintah Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/4/1720087062325-p20h4.jpeg)
Adapun pemerintah memiliki waktu 7 hari untuk menerbitkan Keppres, usai putusan DKPP dibacakan.
Baca Selengkapnya![Diumumkan Juni 2024, Jokowi Pastikan Pansel Capim KPK Diisi Tokoh Berintegritas](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715674160177-hsjl3.jpeg)
Jokowi mengaku baru menyiapkan nama-nama anggota Pansel Capim KPK.
Baca Selengkapnya!['Pansel KPK Dibentuk Jokowi Nanti Disumpah di Hadapan Prabowo'](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/15/1721035993241-2xcwpg.jpeg)
Kurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/18/1705551945425-xldcm.jpeg)
Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnya![Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/22/1703218963346-wzucr.jpeg)
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya![Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/22/1716355103496-b9deg.jpeg)
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca Selengkapnya![KPK Dapat Info Ada Orang Sengaja Tutup Papan Sita Rumah SYL di Parepare, Ancam Proses Hukum](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/23/1716457535321-850r8.jpeg)
KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.
Baca Selengkapnya![KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/21/1721554967154-ip95e.jpeg)
Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.
Baca Selengkapnya