Sekjen PDIP yakin Jokowi komit soal larangan menteri rangkap jabatan

Selasa, 23 Januari 2018 20:17 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Sekjen PDIP yakin Jokowi komit soal larangan menteri rangkap jabatan hasto kristiyanto. ©2018 Merdeka.com/ahda bayhaqi

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo soal rangkap jabatan menteri dan petugas partai. Namun, PDIP meyakini akan konsisten pada aturan yang dibuat soal larangan rangkap jabatan bagi para menterinya.

Hal ini menyikapi rangkap jabatan dua kader Golkar yakni Airlangga Hartarto yang masih menjadi Menteri Perindustrian padahal telah menjadi Ketua Umum. Serta, Idrus Marham yang baru dilantik sebagai Menteri Sosial yang kini menjabat Korbid Kelembagaan Partai Golkar.

"Jadi kita menunggu saja sikap dari presiden dan kami yakin ia akan konsisten bahwa setiap menteri konsentrasi pada tugas utamanya sebagai pembantu presiden," kata Hasto di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Selasa (23/1).

Hasto enggan berspekulasi keyakinan PDIP itu akan diwujudkan Jokowi dengan melarang menteri-menterinya menjadi petugas partai. Hanya saja, dia menegaskan para pembantu presiden harus fokus menjalankan visi, misi dan program pemerintah.

"Sehingga seluruh jajaran kementerian sebagai pembantu presiden harus fokus mewujudkan cita-cita itu. Dan kemudian tugas-tugas kepartaian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sesuai jabatan politik partai masing-masing menjalankan tugasnya itu," tegasnya.

Soal larangan rangkap jabatan, PDIP mengungkit kembali sikap yang diambil Ketum Megawati Soekarnoputri saat Puan Maharani dinonaktifkan sebagai pengurus setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Lebih lanjut, Hasto menilai Jokowi tidak mengistimewakan salah satu partai pendukung pemerintah, termasuk Golkar. Jokowi dianggap memakai asas kesetaraan dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Saya yakin presiden menempatkan semua dalam kesetaraan, enggak ada diskriminasi," ungkapnya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sudah melanggar komitmennya sendiri. Alasannya, Presiden Jokowi telah membiarkan pengurus partai menduduki posisi menteri.

"Menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri. Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Dia masih ingat betul saat Jokowi menegaskan komitmennya agar orang-orang di kabinetnya tidak rangkap jabatan. Keputusan Jokowi itu membuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mundur dari struktur kepengurusan partai.

Kendati demikian, PDIP mendukung jika Jokowi memberikan kelonggaran agar menterinya bisa kembali bertugas di partai politik. Dengan demikian, PDIP mempertimbangkan menarik kembali Puan Maharani dalam kepengurusan.

"Kalau Jokowi bilang ini tahun politik, menteri silakan rangkap jabatan, ya itu hal yang bagus. Tapi kalau pun tidak boleh rangkap jabatan, ya kita beri dukungan," kata Hasto.

Namun, kata Hasto, PDIP menyerahkan keputusan soal aturan menteri tidak boleh rangkap jabatan kepada Presiden. Sebab, Presiden adalah pihak yang paling tahu kebutuhan pembangunan dari pemerintah terutama di tahun politik.

"Itu pak presiden yang putuskan, karena saat itu tantangan sangat berat. Konsolidasi politik dan percepatan pembangunan ekonomi jadi prioritas. Nah setelah langkah konsolidasi itu berjalan, pembangunan ekonomi berjalan baik, dan sekrang tahun politik," terangnya.

Akan tetapi, Hasto memperingatkan jika Jokowi memperbolehkan menteri jadi petugas partai agar memisahkan urusan politik dan pemerintah.

"Artinya kita pisahkan antara mengelola negara dan kepentingan partai. Kami pribadi sih berpendapta, sebenarnya di negara lain, pimpinan partai merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. mengapa kita ributkan? yang penting setara semuanya," tegas Hasto.

Sekarang di kabinet kerja terdapat dua pengurus Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto dan Idrus Marham. Mereka menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini