Sekjen PDIP: Masyarakat Menilai Anies Merupakan Antitesa dari Presiden Jokowi

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai bahwa ada hubungan antara kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dengan elektabilitas partai atau tokoh pendukungnya. Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator yang menyebutkan tokoh yang berada di lingkaran Jokowi elektabilitasnya naik ketika kepuasan kepada pemerintah naik.

Namun, elektabilitas bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan selalu naik ketika kepuasan masyarakat kepada pemerintah sedang anjlok.

"Adanya korelasi dari apa yang disebut sebagai approval rating dari Presiden Jokowi, terhadap Parpol yang mengusungnya dengan perkecualian tadi dari PKB. Mengapa elektoral dari Puan, Ganjar dan Pak Prabowo itu juga mengalami tren kenaikan, karena approval rating dari Presiden Jokowi mengalami kenaikan," kata Hasto, dalam diskusi daring pada Rabu (4/1).

Menurut Hasto, tren kenaikan elektabilitas Anies ketika kepuasan pemerintah sedang anjlok menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu antitesa Jokowi.

"Anies Baswedan mengalami penurunan itu juga membuktikan bahwa masyarakat menilai Pak Anies merupakan antitesa dari Presiden Jokowi. Sehingga kemudian jika Pak Jokowi naik, Anies mengalami penurunan," ucapnya.

"Kognisi dari masyarakat itu membuktikan bahwa approval rating yang semakin meningkat dari presiden membawa dampak bagi partai-partai pengusungnya, tapi bagi mereka yang tidak senapas dengan kepemimpinan presiden Jokowi mengalami penurunan," sambung Hasto.

Lebih lanjut, Hasto berbicara soal approval rating dari Cawapres. Dia menganggap wakil presiden akan menjadi suatu kunci di dalam membangun koalisi setelah capres itu ditetapkan oleh partai. Maka dalam penilaian PDIP nanti cawapresnya itu akan menjadi kunci pemersatu dalam membangun kerjasama partai.

"Kita masih diingatkan pada Pemilu tahun 2019, kenapa kita bisa mensolidkan koalisi pendukung Pak Jokowi, karena kemudian figur seperti Ma'ruf Amin itu dipercaya mampu menyatukan parpol-parpol seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan sebagainya," imbuhnya.