SBY gelar rapat terbatas bahas Perppu Pilkada
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri yang membidangi politik, hukum dan keamanan. Dikabarkan, rapat terbatas ini membahas Perppu UU Pilkada.
Rapat diagendakan pada pukul 18.30 WIB, Kamis (2/10), bertempat di Kantor Presiden. Namun hingga saat ini, rapat belum juga dimulai.
Sejak sore, para menteri yang hadir yakni Menkum HAM Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan staf-staf khusus presiden.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan rencana penerbitan Perppu ada dua. "Yang pertama itu mengganti UU Pilkada. Kenapa diganti karena azasnya berubah, jadi prinsip tidak langsung menjadi yang langsung, dipilih DPRD jadi dipilih rakyat," ujar Denny.
Kemudian, alasan kedua, kata Denny, berubah pasal-pasal dalam UU Pemda. "Perppu yang kedua itu berubah saja UU Pemda. Dua pasal dalam UU Pemda yang baru diubah dari dihilangkan lagi kewenangan DPRD untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota. Hanya kewenangan DPRD itu saja yang ditarik," ujar Denny.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaSBY pun sejak lama telah yakin bahwa Prabowo akan menjadi Presiden kedelapan RI.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi resmi memberikan pangkat istimewa jenderal bintang 4
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaPKB, khususnya Ketum Cak Imin merupakan orang pertama yang dikunjungi Prabowo usai penetapan sebagai Presiden terpilih di Markas PKB.
Baca SelengkapnyaBupati Kendal beri ucapan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSeharusnya jalan yang bergelombang memang semestinya dibeton.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaJelang Penetapan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Sudah Saatnya Kita Bersatu Kembali
Baca Selengkapnya