Sandiaga yakin KPU DKI & Kemendagri beri putusan adil soal cuti Ahok
Merdeka.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan berspekulasi mengenai aturan cuti kepada pasangan petahana Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat untuk kampanye Pilgub DKI putaran kedua. Sandiaga mengaku menyerahkan masalah itu kepada KPU DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat aturan.
"Saya yakin akan diambil keputusan yang tepat, apapun itu kami terima. Warga sekarang cerdas bisa terlihat penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan sosialisasikan itu sudah terjadi," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Senin (27/2).
Politis Partai Gerindra itu mengaku pada kampanye putaran kedua seharusnya dilakukan secara adil dan dengan kesetaraan sama. Artinya kedua paslon harus menjadi warga biasa bukan salah satunya menjabat di pemerintahan.
"Nah, ini yang harus kita sikapi karena akhirnya kita mau pemilu yang setara jujur dan adil. Pemilu yang tidak memihak," kata Sandiaga. "Saya percaya aparat bisa menangkap yang warga Jakarta inginkan. Sebuah pemilu yang jujur dan adil dan setara dan itu kita harapkan keputusan akan mencerminkan itu," sambungnya.
Sandiaga mengatakan, bila pasangan petahana tak cuti saat kampanye nanti dikhawatirkan adanya penggunaan fasilitas negara. Sebab, bisa sulit membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dengan berkampanye.
"Kemarin di putaran pertama sudah terlihat kalau berkampanye seperti itu kalau menggunakan fasilitas negara seperti yang lain," pungkasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaBahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya