Sandiaga: Saya Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Sri Mulyani Mengakui

Merdeka.com - Cawapres urut 02, Sandiaga S Uno menyebut pembiayaan negara harusnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan memperbanyak utang negara hanya untuk membangun infrastruktur.

Penegasan ini dikatakan Sandi saat dua hari mulai tanggal 1 Januari 2019 hingga Rabu (2/1) mengunjungi beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Surabaya, Sampang, dan Mojokerto.

Bahkan, mantan Wagub DKI Jakarta ini mengklaim, jika Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno menang Pilpres 2019, akan mampu membangun infrastruktur tanpa utang. Apa mungkin? "Bisa!" tegas Sandi.

Lalu Sandi menyontohkan pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). "Saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali. Sudah dibuktikan, dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sudah mengakui juga," klaimnya.

Tapi, lanjutnya, tidak dilakukan. "Kenapa? Karena ada kebijakan yang lebih pro pada penambahan utang. Nah ini yang kita ingin (penambahan utang negara) jangan lagi dilakukan ke depan," sindir Sandi ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Prabowo-Sandi akan fokus kemitraan pemerintah dengan badan usaha. Kita membangun, eh.. infrastruktur kita boleh, tapi kita libatkan, eh dunia usaha kita libatkan. Tentunya semua pemangku kepentingan, supaya tidak memberatkan, eh pembiayaan negara," sambungnya.

Masih menurut Sandi, pembiayaan negara itu harus difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok. "Itu mestinya menjadi prioritas pemerintah. Bukan membangun insfrastruktur dengan menambah utang," sindirnya lagi.

Kubu Jokowi Pertanyakan Klaim Sandi

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily membantah klaim Sandiaga itu. Menurut dia, pembangunan tol Cipali masih menggunakan pembiayaan utang.

"Berdasarkan data, dana pembangunan tol ini, antara lain, dibiayai sindikat 22 perbankan dan keuangan yang memasok Rp 8,8 triliun bagi PT Lintas Marga Sedaya, dimana PT Saratoga perusahaan Sandi pemegang saham bersama dengan perusahaan patungan dengan negara Malaysia," Ace menjelaskan melalui sebuah pernyataan tertulis, Rabu (2/1).

Ace mengatakan, disebutkan dalam sindikasi itu, Bank Central Asia (BCA) dan Bank DKI menjadi kreditor terbesar sehingga menjadi pemimpin sindikasi tersebut. BCA sendiri mengucurkan Rp 3,3 triliun, sementara Bank DKI mengucurkan Rp 2,06 triliun.

"Apakah kucuran dana dari perbankan itu bukan utang?" tukas Ace.

Menurutnya, pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan sama dengan jalan tol lainnya, yaitu dengan hutang oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Ace menuturkan, yang berutang dalam hal ini adalah BUJT, bukan pemerintah.

"Konsep tersebut sudah berjalan, saat ini ada lebih dari 50 Perjanjian Pembangunan Jalan Tol di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi lebih dari Rp 500 triliun," lanjutnya.

Ia menganggap, skema seperti ini sudah biasa dalam pembangunan Infrastruktur yang dikenal dengan Public Private Partnership (PPP). Model seperti ini dalam pembangunan infrastruktur juga sudah dijalankan di era pemerintahan Jokowi.

"Hal tersebut berlaku hampir semua proyek jalan tol di Jawa, tidak dengan utang pemerintah tapi dengan skema seperti ini. Sekali lagi ini menunjukan Sandi tidak punya data," ujar Ace.

Ia menegaskan, Sandi telah mengulang-ulang sandiwara soal harga bahan pokok dan lapangan. Faktanya, harga stabil bahkan saat Natal dan tahun baru.

"Pengangguran terbuka menurun justru di era Jokowi. Ini sandiwara Sandi yang kasetnya diputar terus menerus," tandasnya.