Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sambangi Kemenkum HAM, PDIP serahkan daftar pengurus baru partai

Sambangi Kemenkum HAM, PDIP serahkan daftar pengurus baru partai Hasto Kristianto. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) siang ini. Kedatangan partai berlambang banteng moncong putih ini untuk menyerahkan daftar kepengurusan PDIP hasil kongres di Bali beberapa waktu lalu.

"Kami dari DPP Partai PDIP mengikuti perintah ibu Megawati Soekarnoputri datang untuk melakukan pendaftaran kepengurusan partai dari hasil kongres di Bali," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kepada awak media di Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut Hasto, mendaftarkan kepengurusan partai ke Kemenkum HAM merupakan kewajiban partai sebagai lembaga hukum. Untuk itu, Hasto akan menyerahkan seluruh hasil dari kongres tersebut.

"Karena partai adalah lembaga hukum, jadi kami bertanggung jawab untuk menyerahkannya ke Kemenkum HAM," ujar Hasto.

Dari pantauan merdeka.com, dalam laporannya Hasto ditemani Wakil Sekjen Ahmad Basarah. Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna merah milik PDIP.

Hasto mengaku Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang menerima langsung pendaftaran tersebut. "Pak Menteri Yasonna yang akan menerima langsung pendaftaran ini," tandasnya.

Seperti diketahui total ada 27 orang yang masuk dalam susunan pengurus DPP PDIP periode 2015-2020. Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDIP hasil Kongres PDIP, Sanur, Bali, Jumat (10/4).

1. Ketua umum: Megawati Soekarno Putri

2. Ketua bid Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

3. Ketua bid Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono

4. Ketua bid Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi

5. Ketua bid Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua bid Politik dan Keamanan: Puan Maharani (non aktif karena jadi menteri)

7. Ketua bid Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Pandjaitan

8. Ketua bid Perekonomian: Hendrawan Supratikno

9. Ketua bid Kehutanan dan Lingk Hidup: Muhammad Prakosa

10. Ketua bid Kemaritiman: Rokhmin Dahuri

11. Ketua bid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira

12. Ketua bid Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning

13. Ketua bid Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar

14. Ketua bid Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu

15. Ketua bid Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip

16. Ketua bid Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono

17. Ketua bid Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

18. Ketua bid Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan

19. Ketua bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq

20. Ketua bid Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo

21. Sekretaris Jendral: Hasto Kristiyanto

22. Wakil Sekjen bid Internal: Utut Adianto

23. Wakil Sekjen bid Program Kerakyatan: Erico Sotarduga

24. Wakil Sekjen bid Program Pemerintahan: Ahmad Basarah

25. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

26. Wakil Bendum bid Internal: Rudianto Tjen

27. Wakil Bendum bid Program: Juliari Peter Batubara

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan
NasDem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan

Partai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Kasus Penyuapan Wamenkum HAM, Pengadilan Putuskan Penetapan Tersangka Helmut Hermawan Tak Sah
Kasus Penyuapan Wamenkum HAM, Pengadilan Putuskan Penetapan Tersangka Helmut Hermawan Tak Sah

Hakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi
Ini Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu

Hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif.

Baca Selengkapnya
PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait
PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024

Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Dipecat Komisi Yudisial
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Dipecat Komisi Yudisial

Pemecatan ini disampaikan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) KY pada Selasa (30/4).

Baca Selengkapnya