RUU Pemilu versi pemerintah: Tak semua partai bisa usung capres

Merdeka.com - Teka teki sistem Pemilu serentak 2019 mulai terkuak. Pemerintah telah menyerahkan draf Revisi Undang Undang Pemilu 2019 ke DPR. Dalam susunan versi pemerintah, sistem pemilu dilakukan proporsional terbuka terbatas.

Dengan kata lain, pemilih hanya diminta memilih partai dalam Pemilu Legislatif. Sementara suara yang diperoleh, diperuntukan untuk caleg yang berada di nomor urut satu. Penetapan nomor urut sepenuhnya kewenangan partai.

Sementara soal presidential threshold, dalam draf tersebut pemerintah menetapkan angka 20 persen kursi atau 25 persen suara. Mereka yang ingin mengusung capres, harus melampaui syarat wajib tersebut.

"Untuk mengusung Calon Presiden partai atau gabungan partai harus memilii kursi 20 persen atau suara 25 persen dari hasil pemilu sebelumnya. Bagi parpol baru bisa bergabung dengan parpol yang memenuhi syarat di atas," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni kepada merdeka.com, Senin (24/10).

Sementara untuk ambang batas partai yang lolos parlemen, harus memperoleh suara minimal 3,5 persen di Pemilu serentak. Di bawah itu, tidak bisa mencicipi empuknya kursi parlemen.

"PT atau ambang batas perwakilan 3,5 persen hanya untuk DPR RI. Tidak berlaku untuk DPRD," ungkap Titi yang sudah membaca draf RUU Pemilu versi pemerintah itu.

Aturan dalam draf yang diusulkan pemerintah bisa saja berubah. Semua tergantung pembahasan partai politik di DPR, dalam hal ini Komisi II DPR yang membidangi pemilu.