Roy Suryo sebut kasus e-KTP tak pengaruhi penjajakan koalisi Demokrat-PDIP

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, mengatakan tudingan Sekjen PDIP kepada partainya ikut bertanggungjawab dalam kasus korupsi e-KTP tidak akan mengganggu penjajakan koalisi di Pemilu 2019. Menurutnya, saling tuding antara kader PDIP dan Demokrat hanya dinamika politik.

"Rada anget partai kami dan partai Eriko itu dinamika parpol saja tidak menjadi masalah dan mengganggu pencaturan poros pertama, kedua dan ketiga," kata Roy di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Minggu (25/3).

Roy menganggap peluang Demokrat bergabung bersama PDIP masih terbuka lebar. Apalagi, kasus korupsi e-KTP dan penjajakan koalisi adalah dua ranah yang berbeda. Kasus korupsi e-KTP, kata dia, harus diselesaikan dengan mekanisme hukum.

"Semua masih sangat dimungkinkan dalam politik itu anything can posibble karena politik itu possibility," tegasnya.

Kerjasama antara PDIP dan Demokrat, menurut Roy, juga tetap terjaga di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding pemerintah yang berkuasa saat proyek itu berlangsung lah yang bertanggungjawab atas kasus e-KTP. Dia lantas menyindir slogan Partai Demokrat yang saat itu berkuasa.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan katakan tidak pada korupsi, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," katanya.