Rekonsiliasi Sudah Berjalan, Pembubaran Koalisi Partai Dinilai Tidak Perlu
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak sependapat dengan usulan Partai Demokrat. Dimana partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu menyarankan koalisi partai politik di kubu Jokowi maupun Prabowo dibubarkan untuk menciptakan kestabilan politik.
Tjahjo mengatakan, stabilitas politik dalam negeri pasca Pileg dan Pilpres sudah terkendali. Sehingga upaya pembubaran koalisi dengan dasar untuk menciptakan kestabilan politik tidak perlu dilakukan.
"Baik pusat dan daerah termasuk di dalamnya partai politik, termasuk di dalamnya elemen-elemen masyarakat walaupun ada dinamika yang dinamis, saya kira masih terkendali dengan baik. Fungsi pemerintahan juga jalan baik di tingkat pusat dan daerah," katanya di Jakarta, Senin (10/6).
Dia mengungkapkan, proses rekonsiliasi sudah dimulai saat momen silahturahmi Idul Fitri. Menurutnya, banyak tokoh politik sudah menggunakan momen tersebut
"Saya kira rekonsiliasi yang ada dengan menggunakan momen silaturahim Idul Fitri, saya kira sangat baik. Karena menyangkut budaya kita, saling memaafkan, saling menerima sebuah proses politik apapun," jelasnya.
Sedangkan, Tjahjo menjelaskan, soal proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi, semuanya ikut aturan dan mekanisme yang ada saja.
"Ada tokoh-tokoh politik yang membangun komunikasi dari partai, itu sangat menggembirakan. Itu budaya kita," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca SelengkapnyaPara pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya